TRIBUNNEWS.COM - Polemik usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 menuai respon berbagai pihak.

Seperti halnya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, turut memberikan pandangan.

Menurut Gus Yahya, usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, dirasa masuk akal.

Sebab, banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah yang harus dihadapi Indonesia.

Mulai dari pandemi Covid-19, banjir beberapa waktu lalu, hingga gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di negara ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Gus Yahya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, dikutip dari Antara, Minggu (27/2/2022).

“Memang keadaan yang sulit bukan hanya Indonesia, namun dunia."

Baca juga: Cuitan Sekum Muhammadiyah Kritik Alasan Kelompok yang Usulkan Penundaan Pemilu

Baca juga: Tunda Pemilu? Pimpinan MPR: Tanya Dulu Rakyat Apa Setuju Amandemen UUD 1945

"Kunci menghadapinya harus luwes dan ulet, supaya bisa mengatasi beban yang ada," kata Gus Yahya dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa (1/3/2022).

Pertimbangan lain terkait dengan penundaan Pemilu 2024 yakni karena butuh kesesuaian antara kebutuhan penyelenggaraan pemilu dengan APBD.

Kendati demikian, pihaknya tidak serta merta mengamini penundaan Pemilu 2024, dilakukan.

Menurut Gus Yahya, perlu adanya penyesuaian terkait dengan langkah-langkah hukumnya.

Yang paling awal adalah dialog secara bersama-sama untuk membahas mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut. 

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal."

"Mengingat, berbagai persoalan yang muncul dan (yang sedang) dihadapi bangsa ini."

"(Dan juga) nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," lanjut Gus Yahya.

PDIP Nilai Penundaan Pemilu Melanggar Konstitusi

Respon berbeda terkait wacana penundaan pemilu disampaikan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton, wacana tersebut sama saja melanggar konstitusi.

Baca juga: Pengamat Nilai PDIP dan Gerindra Bakal Konsisten Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Oleh karena itu Partai PDI Perjuangan menolak adanya penundaan Pemilu 2024, mendatang.

Sikap PDIP ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, soal komitmen bernegara. 

"Kami dari berbagai pembekalan pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara."

"Yakni kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan."

"Kalau di situ saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip dan nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu."

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan Pemilu atau segala macam, nah prinsipnya kalau PDIP Perjuangan menolak," tegas Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (28/2/2022).

Baca juga: PDIP Tegas Tolak Wacana Penundaan Pemilu, Singgung soal Pernyataan Megawati

PPP Nilai Ini Kemunduran Demokrasi

Tanggapan lain terkait penundaan pemilu, datang dari Wasekjen DPP PPP, Idy Muzayyad.

Ia menilai wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia.

Hal ini karena pemerintah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Menurut Idy, sebagai bangsa yang besar dan telah berhasil menjalankan praktik demokrasi dengan cukup baik, pemerintah dan rakyat Indonesia seharusnya fokus menyiapkan pemilu dengan berbagai inovasi dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Wacana Menunda Pemilu, AHY: Suara Rakyat yang Mana? Jangan Permainkan Suara Rakyat

Misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital.

Tentu ini akan memajukan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia.

Usulan penundaan Pemilu 2024 ini, menurut Idy, adalah seperti ingin menempatkan bangsa ini sebagai bangsa yang gagap dan galau.

"Kita ini kan bangsa besar dengan sumber daya handal yang bisa dikerahkan untuk pemilu."

"Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu mengatasi tantangan menyelenggarakan pemilu di situasi yang penuh tantangan dengan tepat waktu," kata Idy, dikutip dari Tribunnews.com.
 
Idy meyakini Penyelenggara pemilu yang baru terpilih, dapat mewujudkan pemilu 2024 sesuai harapan bersama.

Tentunya dengan dengan disokong oleh segenap multistakeholder serta instrumen demokrasi lain.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam)(WartaKotalive.com/Feryanto Hadi)