Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Buruh yang tergabung dalam serikat petani Indonesia, buruh, dan pekerja rumah tangga menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2022).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi ini pihaknya melontarkan tuntutan kepada pemerintah melalui DPR RI untuk menghentikan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Jika memang tetap dibahas maka ke depannya buruh akan melakukan aksi lebih besar yakni mogok nasional.
"Andaikan Omnibus Law UU Cipta Kerja dibahas oleh DPR kami akan mogok nasional," kata Iqbal saat ditemui awak media di depan Gedung DPR RI, Jumat (11/3/2022).
Baca juga: Massa Aksi Serikat Buruh Gelar Salat Jumat Berjamaah di Depan Gedung DPR RI
Tak hanya itu, dalam aksi ini pihaknya juga menuntut agar rencana penundaan pemilu dengan maksud untuk perpanjangan masa jabatan presiden dibatalkan.
Jika permintaan tersebut tidak diamini maka bukan tidak mungkin nantinya akan kembali digelar aksi dengan massa yang lebih banyak.
"Ke depannya andaikan Parpol melalui sidang istimewa memaksakan kehendak perpanjangan jabatan presiden maka kita akan mengumumkan People of power," tegas Said Iqbal.
Adapun aksi tersebut akan dilakukan jika tuntutan yang dilayangkan serikat buruh pada hari ini di depan kompleks Parlemen, tidak direspons hingga beberapa pekan kedepan.
"Kita harapkan dalam waktu dua minggu ini ada hasil dari tuntutan harus mulai ada hasil-hasil yang kita harapkan," tukas Iqbal.
Diketahui, massa yang tergabung dari berbagai organisasi serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan berbagai elemen lain, menggelar aksi pada Jumat (11/3/2022) ini, di depan Gedung DPR/MPR RI.
“Massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya kepada awak media.
Lebih lanjut kata Iqbal, rencananya aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta melainkan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepualuan Riau, dan sebagainya.
Dalam aksi ini, kata Iqbal, setidaknya akan menuntut kepada DPR RI beberapa hal yang akan disampaikan.