News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Harga Minyak Goreng

Kebijakan Mendag Dinilai Tak Beri Solusi, Anggota DPR Sebut 'Bak Macan Ompong'

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3/2022).

Mendag memastikan skema pajak progresif yang baru diterapkan, bisa menjadi solusi agar stok minyak goreng dalam negeri aman.

Duga Ada Mafia Minyak Goreng, Mendag Akui Tak Bisa Melawan

Diwartakan Tribunnews.com , dalam rapat tersebut, Lutfi juga bicara soal dugaan mafia yang menyebabkan minyak goreng langka.

Ia menjelaskan bahwa stok minyak dari hasil kebijakan DMO, terkumpul sekitar 720 ton minyak.

Dari total tersebut, sekitar 551 ton atau setara 570 juta liter minyak telah didistribusikan.

Dikatakannya, dari data tersebut, seharusnya masyarakat tercukupi dengan stok minyak.

Baca juga: HARGA Minyak Goreng Terbaru Berbagai Merek: Mulai dari Filma, Sunco hingga Bimoli

Ia pun menduga ada pihak yang bermain alias mafia dengan stok minyak goreng yang kini menjadi langka.

Dugaan itu berasal dari data pasokan minyak yang tidak sama dengan kondisi di lapangan.

Lutfi pun mencontohkan wilayah Medan, Sumatera Utara yang memiliki stok melimpah, tapi tidak ditemui ketersediaan minyak di pasaran.

"Itu di Medan, mendapatkan 25 juta liter minyak. Rakyat Medan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya 2,5 juta orang."

"Jadi 1 orang itu menurut hitungan, ada 10 liter. Saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng," ucap Lutfi.

Baca juga: Bicara Mafia Minyak Goreng, Mendag Lutfi Sebut Bakal Ada Calon Tersangka yang Diumumkan

Ia pun meminta maaf karena tidak bisa mengontrol dan melawan penyimpangan tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol," ujar Lutfi.

Lutfi mengungkap, distribusi minyak goreng di setiap provinsi sesungguhnya cukup bagi masyarakat.

Namun, ia mengungkapkan adanya mafia dan spekulan memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Shella Latifa)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini