"Dan keputusan MK bersifat final. Selesai. Rakyat pun tidak bisa berbuat banyak," ucapnya.

"Lalu, di mana sebenarnya kedaulatan hakiki rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara ini? Dianggap apa sebenarnya rakyat ini?," sambungnya.

LaNyalla mengaku heran dengan tirani mayoritas partai politik mengungguli kehendak rakyat.

Padahal, negara ini ada dan lahir karena adanya rakyat, bukan karena partai politik.

"Dan partai politik baru masuk ke dalam sistem tata negara berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945," kata LaNyalla.

"Inilah salah satu kecelakaan amandemen konstitusi 2002 silam, yang memberi ruang terlalu besar kepada partai politik," jelasnya.

Wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menjadi polemik di tengah masyarakat, beberapa hari belakangan.

Sejumlah ketua umum partai politik (parpol) pun menyambut baik usulan tersebut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, menyetujui usulan tersebut.

Respons positif juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa pihaknya siap membicarakan aspirasi soal penundaan pemilu dengan ketua umum parpol lainnya.