TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya anti korupsi.

Sebab korupsi masih menjadi keprihatinan bersama.

Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, aparat penegak hukum ada tapi yang belum adalah budaya anti korupsi.

"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi anti korupsi adalah budaya," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDIP di Jakarta, Selasa, (22/3/2022).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual.

Baca juga: Megawati: Kader PDIP Harus Kerja Keras, Jangan Berhenti di Zona Nyaman

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat langsung memimpin di Sekolah Partai didampingi moderator Wayan Sudirta, anggota DPR RI Komisi III.

Ketua KPK menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme.

Ia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional," kata Firli.

Firli menyebutkan budaya anti korupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa.

Diharapkannya, semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif dan partai politik (parpol) pun punya peran dalam hal ini.

Karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara.

Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Parpollah yang menentukan segala lapisan kepemimpinan.

"Saya kira PDIP bisa menjadi pelopor dalam budaya anti korupsi," ucap Firli.

Hasto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil di acara pendidikan kader PDIP.

Menanggapi paparan Firli, bahwa perlunya menerapkan budaya anti korupsi, kata Hasto, bisa dimulai dari cara berpikir positif yang anti korupsi.

"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia, dan karenanya semua kader Partai harus terlibat dalam membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Hasto.

Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDIP yang mendukung komitmen anti korupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi.

"Dalam budaya anti korupsi, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan kita, values/nilai dalam berpartai dimana dari ideologi Pancasila kita diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya anti korupsi. Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama," papar Hasto.

Hasto mengatakan pelatihan bagi kader PDIP tidak hanya menyangkut aspek kognitif tapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya anti korupsi.