"Indikasi inilah yang dimaksud pak Mendag tentunya ada mafia (minyak gorengnya)," jelas Oke.

Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini belum bisa menyampaikan nama-nama siapa yang teridikasi sebagai dalang masalah ini.

Menurut Oke, pelaporan kepada pihak kepolisian terkait masalah ini memang harus dilakukan.

Ini dilakukan tentunya untuk membuat efek jera kepada oknum atau mafia minyak goreng.

Karena tindakan yang dilakukannya, masyarakat menjadi kesulitan mendapatkan minyak goreng.

"Kami perlu datang ke aparat penegak hukum karena (kemampuan kami) itu terbatas."

Baca juga: Menperin Apresiasi Penyaluran 500 ton Minyak Goreng Curah oleh Sinar Mas Agribusiness and Food

"Kita (hanya dapat) mengatur tata kelola terkait sanksi administratifnya (pada oknum atau mafia)," lanjut Oke.

Yakni dengan melakukan penutupan atau mencabutan izin operasi suatu perusahaan.

Namun selanjutnya, mereka pasti akan membuat perusahaan baru lagi.

Untuk itu, diperlukan bantuan aparat penegak hukum dalam hal ini Bareskrim untuk memberikan efek jera kepada pelakunya.

Disamping itu, pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi pada persediaan minyak goreng.

Perlu Keterlibatan Pemda

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI, Panutan Sulendrakusuma, menilai perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengawasan distribusi minyak goreng curah di pasaran.

Menurut Panutan, upaya ini dapat mencegah potensi minyak goreng curah dijual di atas HET.

Baca juga: Menperin Apresiasi Penyaluran 500 ton Minyak Goreng Curah oleh Sinar Mas Agribusiness and Food