TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menanggapi soal munculnya wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, wacana penundaan pemilihan umum ini berasal dari idenya.

Tidak ada campur tangan dari pihak istana maupun lainnya.

"Ide saya, pure dari saya," ucap Cak Imin kepada wartawan Tribunnews.com, Kamis (25/3/2022).

Baca juga: Uji Materiil UU Pemilu, MK Minta Partai Gelora Rincikan Kerugian Konstitusional

Dikatakan, Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan punya riset yang berbeda soal angka orang-orang melalui big data yang mendukung Pemilu ditunda.

"Beda, yang dia 110 juta, saya 100 juta," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, Presiden Jokowi belum berkomentar apa.

"Enggak ada komen apa-apa. Belum belum pernah ngobrol," imbuh Cak Imin.

Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menilai wacana penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusional dan tak lepas dari kepentingan politik.

"Sehingga terang benderang kalau ada upaya melakukan penundaan pemilu untuk memperpanjang masa jabatan itu merupakan pelanggaran konstitusi."

"Saya menyebutnya, sebagai tindakan yang menyamun pasal-pasal konstitusi demi kepentingan politik tertentu," ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (25/3/2022).

Hal senada juga disampaikan Pengamat Sosial olitik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.

Ia melihat adanya kepentingan dalam wacana ini.

"Menunda pemilu bisa ditafsirkan sebagai cara akal-akalan penguasa untuk terus berkuasa."

"Nah, dampaknya berbahaya, yang membuat demokrasi kita menjadi alat dari kepentingan kepuasan yang membuat proses politik ini menjadi tidak berkualitas," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, menjelaskan DPR tetap patuh pada konstitusi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah menegaskan akan patuh terhadap konstitusi.

Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap Digelar pada Tahun 2024

Diberitakan Tribunnews.com, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan sebagian besar masyarakat setuju pemilihan umum (pemilu) tetap digelar di tahun 2024.

Sebanyak 62,3 persen responden memilih setuju pemilu digelar pada 14 Februari 2024.

Artinya, mereka menolak wacana penundaan pemilu.

Menurut Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, penundaan pemilu ini bukanlah isu partisan.

“Hasil survei, bahwa isu penundaan pemilu ini bukan isu partisan karena hampir semua kategori responden baik simpatisan Jokowi maupun simpatisan Prabowo sama-sama menolak penundaan Pemilu.”

“Mereka lebih berharap pemilu tetap digelar di tahun 2024,” ucapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Selanjutnya, 25,1 persen tidak mempermasalahkan pemilu ditunda atau tidak, 10,3 persen setuju pemilu ditunda 2-3 tahun lagi, dan 2,3 persen tidak tahu.

Terkait alasan penundaan pemilu, sebanyak 66,7 persen usulan pemilu ditunda karena kepentingan politik, 23,4 persen usulan pemilu ditunda demi pemulihan ekonomi, dan 9,9 persen tidak tahun.

Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bagaimana sikap pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 terhadap Pemilu 2024.

Hasilnya, mayoritas pemilih Jokowi setuju Pemilu 2024 harus tetap digelar.

Di mana 54,7 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024 dan 28,3 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Kemudian, 14,5 persen responden pemilih Jokowi menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta 2,5 persen menjawab tidak tahu.

Lalu, untuk pemilih Prabowo dalam Pilpres 2019 juga mayoritas setuju pemilu 2024 tetap digelar.

“Sebanyak 75,4 persen dari kelompok responden pemilih Prabowo di 2019 menolak pemilu ditunda," ucap Yohan.

Yohan menambahkan, hasil survei pada pemilih partai juga menunjukkan sebagian besar menolak penundaan pemilu.

“Hal yang sama juga bisa dilihat dari latar belakang pemilih partai, yakni sebagian besar pemilih partai menolak penundaan pemilu.”

“Misalnya, pemilih PKB, hampir 45 persen menolak penundaan pemilu, lalu Golkar yakni 66,7 menolak penundaan pemilu,” jelasnya.

“Partai-partai di luar pemerintahan cenderung tinggi yang menolak penundaan pemilu,” imbuh Yohan.

Artinya, kata Yohan, jelas sekali bahwa isu penundaan pemilu bukan isu partisipan.

Jadi, hampir semua kelompok masyarakat setuju pemilu tetap digelar di 2024.

Diketahui, survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022.

Sebenyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error lebih kurang 3,1 persen.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Reza Deni, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden