TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya bicara penundaan Pemilu.

Sebelumnya, Presiden meminta para Menteri lebih fokus dalam bekerja menangani permasalahan yang sedang dihadapi.

Mengingat, banyak permasalahan seperti kelangkaan minyak goreng, kenaikan Pertamax, kenaikan energi hingga kenaikan harga pangan.

Ketua DPR pun mengapresiasi sikap Presiden yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, PAN: Wacana Itu Sudah Tertutup

Ia berharap, para Menteri mengikuti arahan yang disampaikan Jokowi.

“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” katanya, dikutip Tribunnews.com dari Dpr.go.id, Kamis (7/4/2022).

Menurut Puan, permasalahan yang lebih penting untuk ditangani adalah pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” imbuh politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Puan menegaskan, hal yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini,” ucapnya.

Ketika pemerintah melalui Menteri terus membicarakan wacana penundaan pemilu, kata Puan, itu  justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Baca juga: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Justru Membahayakan Jokowi

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, mengatakan larangan Presiden ini merupakan perintah yang harus dijalankan oleh para menterinya.

"Jelas ini adalah penekanan dalam Ratas (sidang kabinet), penekanan. Perintah itu," kata Moeldoko kepada Tribunnews.com di Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak berpolemik mengenai penundaan Pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden.

Menurutnya, Presiden sudah tegas memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

"Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah.”

“Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. jangan jadi bahan gorengan yang engga berkualitas," ucapnya.

Dikatakan, saat ini sedang fokus bekerja dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina.

Pemerintah pun sedang menyusun skenario, karena kondisi geopolitik di Eropa berdampak pada ekonomi Indonesia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Pernyataan tersebut, disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Negara, Jakarta yang ditayangkan di kanal YouTube Sektretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, agar para menteri memiliki sense of crisis atau rasa kepekaan terhadap situasi global yang sedang sulit ini.

Khususnya, terkait permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia.

“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.”

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, enggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi,” ucapnya.

Baca juga: Relawan ABJ Apresiasi Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa Menko Marves itu siap menaati perintah Presiden Jokowi terkait larangan membuat polemik di tengah masyarakat.

Utamanya terkait wacana penundaan Pemilu 2024 atau pun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Ya Pak Luhut pasti akan mematuhi arahan Presiden Jokowi," ujar Jodi Mahardi, Rabu (6/4).

Jodi mengklaim selama ini Luhut selalu bekerja maksimal menyejahterakan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus mengawal pemulihan ekonomi pasca Pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," kata Jodi.

Wakil Ketua Umum Partai PAN: Wacana Penundaan Pemilu Kini Sudah Tertutup

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta menterinya tida mengungkit penundaan Pemilu.

Ia menilai, wacana penundaan pemilu kini sudah tertutup setelah Presiden melontarkan pernyataanya.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," katanya kepada Tribunnews.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Bima mengakui, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), satu di antara tokoh yang mengusulkan penundaan Pemilu.

Namun, Zulhas juga sudah mengklarifikasi, hal itu sebatas usulan dan realitas politiknya tidak memungkinkan.

Tanggapan Pengamat: Bagus, Banyak Menteri Urus Kampanye

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai apa yang diserukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah bagus.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya untuk menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Pasalnya, para menteri yang sempat menyuarakan penundaan Pemilu.

Di antaranya yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Menanggapi hal tersebut, Ujang mengatakan, saat ini banyak Menteri yang justru mengurus kepentingan masing-masing.

"Karena mungkin selama ini kerja para menteri tak bagus dan banyak urusan diri masing-masing, termasuk kampanye sana sini," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (6/4/2022).

Ujang juga menyebut, apa yang disampaikan Jokowi merupakan peringatan keras kepada para menterinya agar fokus bekerja.

Sehingga, kata Ujang, Jokowi punya pertimbangan menteri mana yang tidak bekerja dan berpotensi untuk di reshuffle.

"Ucapan agar menteri fokus bekerja itu peringatan keras. Bisa saja jika tak bagus kerjanya dan tak fokus akan direshuffle," jelas Ujang.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Taufik IsmailChaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Simak berita lainnya terkait Masa Jabatan Presiden