Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2022).

Hal itu dilakukan buruh dalam rangka perayaan May Day Fiesta yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Pantauan Tribunnews di lokasi, sekira pukul 10.40 WIB, massa yang semulanya dari Gedung TVRI pun mulai memadati area Gedung DPR.

Adapun beberapa elemen buruh yang hadir terlihat dari bendera yang mereka bawa yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Petani Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena menyebut sekitar 10.000 massa akan memadati kawasan MPR/DPR pada pagi ini.

"Ya jam 09.30 WIB ada sebagian massa sekitar 10 ribu ke depan DPR untuk menyuarakan aspirasinya," kata Andi saat dihubungi.

Andi menyebut aksi itu tidak akan lama, mereka hanya menyampaikan tuntutannya. Setelah itu, massa akan long march ke GBK untuk merayakan pesta May Day Fiesta 2022.

"Hanya satu jam saja (aksi di depan DPR), setelah itu kita akan long march dari DPR ke GBK," jelasnya.

"Karena kita khawatir kalau sampai 60ribu orang yang hadir di jalan (di depan DPR), itu akan sangat menganggu masyarakat," sambungnya.

Sekadar informasi, May Day Fiesta sendiri digelar Partai Buruh bersama KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Baca juga: Puan Maharani Pastikan DPR RI Siap Fasilitasi Aspirasi Buruh dalam Aksi Hari Ini

Hal ini juga mempertegas atas isu miring yang menyebut acara May Day Fiesta batal karena tak bisa menggunakan Stadion GBK.

May Day Fiesta akan ada 60.000 buruh yang berkumpul di depan Gedung DPR RI pukul 09.30-12.00 WIB. Kemudian akan long march bergerak ke Stadion GBK.

Dalam May Day Fiesta, massa buruh akan menyuarakan 17 tuntutan sebagai berikut:

1. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan pajak PPN;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Stop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

16. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

17. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.