TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilakan buruh yang hendak menggelar aksi memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Meski begitu, Puan mengimbau sesuatu kepada para buruh soal ketertiban ketika menyampaikan aspirasi.

“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusi setiap warga negara. Namun kami berharap kepada teman-teman buruh yang akan menggelar aksi hari ini untuk menyampaikan aspirasi secara tertib,” kata Puan dalam keterangan yang diterima, Sabtu (14/5/2022).

Peringatan May Day oleh gabungan kelompok buruh akan dilakukan di depan Gedung DPR dan puncaknya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dalam perayaan yang bertajuk 'May Day Fiesta’.

Puan berharap peringatan May Day dilakukan secara bertanggung jawab.

“Sebagai representasi rakyat, DPR siap memfasilitasi aspirasi-aspirasi buruh. Silakan menggelar aksi, termasuk di depan Gedung DPR, tapi sampaikanlah secara damai,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga berharap peserta aksi May Day menghindari apabila ada pihak-pihak yang bermaksud melakukan provokasi.

Dia meminta agar aksi demo jangan sampai merugikan masyarakat umum.

“Kita tidak ingin ada lagi peristiwa kekerasan dalam aksi penyampaian pendapat seperti yang terjadi dalam aksi demo beberapa waktu lalu. Tak boleh ada ruang sedikitpun terhadap aksi-aksi kekerasan,” tegas Puan.

Baca juga: Buruh Mulai Bergerak Menuju Gedung DPR RI Sebelum Perayaan May Day Fiesta di GBK

Lebih lanjut, mantan Menko PMK tersebut mengingatkan supaya demo buruh dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Puan mengatakan, setiap peserta aksi May Day harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan berjaga-jaga dari penularan virus Covid-19.

“Tetap disiplin menggunakan masker, dan sebisa mungkin terapkan jaga jarak agar tidak menimbulkan cluster penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Kepada aparat keamanan, Puan meminta penjagaan demo dilakukan secara optimal.

Dia berharap pihak kepolisian mengawal dan mengamankan setiap aksi penyampaian pendapat.

“Kita berharap teman-teman buruh dapat menyampaikan aspirasi secara nyaman dan aman, dan sama-sama kita semua saling menjaga stabilitas umum,” tutup Puan.

Sebelumnya, Massa aksi dari beberapa elemen buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat sebelum merayakan pesta May Day Fiesta 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena menyebut sekitar 10.000 massa akan memadati kawasan MPR/DPR pada Sabtu (14/3/2022) pagi.

"Ya jam 09.30 WIB ada sebagian massa sekitar 10 ribu ke depan DPR untuk menyuarakan aspirasinya," kata Andi saat dihubungi, Sabtu (14/5/2022). 

Andi menyebut aksi itu tidak akan lama, mereka hanya menyampaikan tuntutannya. Setelah itu, massa akan longmarch ke GBK untuk merayakan pesta May Day Fiesta 2022.

"Hanya satu jam saja (aksi di depan DPR), setelah itu kita akan long march dari DPR ke GBK," jelasnya. 

"Karena kita khawatir kalau sampai 60ribu orang yang hadir di jalan (di depan DPR), itu akan sangat menganggu masyarakat," sambungnya. 

Sebelumnya, Massa buruh akan menggelar aksi May Day Fiesta di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (14/5/2022).

May Day Fiesta sendiri digelar Partai Buruh bersama empat konfederasi Serikat buruh yaitu KSPI, KSPSI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Hal ini juga mempertegas atas isu miring yang menyebut acara May Day Fiesta batal karena tak bisa menggunakan stadion Gelora Bung Karno.

May Day Fiesta akan ada 60.000 buruh yang berkumpul di depan Gedung DPR pukul 09.30-12.00 WIB. Kemudian akan long march bergerak ke Stadion GBK.

Dalam Mayday Fiesta, massa buruh akan menyuarakan 17 tuntutan sebagai berikut:

1. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan pajak PPN;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Stop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

16. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

17. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.