Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra menyatakan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama atau berkoalisi dalam menyambut pertarungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, termasuk dengan Koalisi Semut Merah besutan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penjajakan dengan beberapa partai lain termasuk PKS dan PKB.

"Segala kemungkinan masih sangat terbuka koalisi dengan PKS, PKB atau partai yang lainnya, dan kami terus menjalin komunikasi yang baik dengan semua partai politik," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi awak media, Selasa (14/6/2022).

Kendati demikian, dirinya tak mau berspekulasi lebih jauh perihal bergabung dengan koalisi.

Sebab kata dia, segala sesuatunya nanti diyakini akan berjalan dinamis.

Terpenting yang masih dan terus dilakukan pihaknya saat ini menjalin hubungan yang baik di antara partai-partai politik.

"Soal koalisi itu mirip-mirip jodoh, kita bisa berharap atau diharapkan, tetapi jadi atau tidak ya tergantung Yang Maha Kuasa, yang penting hubungan tetap baik," ucapnya.

Baca juga: Jawaban Nasdem soal Tawaran PKB-PKS Gabung Koalisi Semut Merah 

Tak hanya itu, dia juga mengaku hingga saat ini komunikasi antara Gerindra dengan dengan PKS berjalan baik, mengingat sebelumnya sempat berbeda pandangan pasca Pilpres 2019.

Seperti kita ketahui, keduanya saat sebelum Pilpres 2019 berada dalam koalisi yang sama untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, pasca dinyatakan kalah dari pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, Gerindra malah bergabung dengan kabinet kerja Jokowi-Maruf.

"Kami menghormati (keputusan) PKS dan komunikasi antara kami juga baik," ujar dia.

Hanya saja Habiburokhman masih enggan menyatakan lebih jauh perihal rencana Partai Gerindra dalam waktu dekat ini dalam menyongsong Pemilu 2024.

PKB-PKS Punya Kesamaan Grassroots

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut banyak menerima masukkan perihal koalisinya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan sejumlah pihak meminta PKB tidak berkoalisi dengan PKS. Dia menambahkan, PKB pun menerima masukkan tersebut

"Kami sendiri terus terang di PKB, banyak juga yang memberikan masukan ke saya, mbok ya jangan dengan PKS," kata Jazilul Fawaid kepda wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

"Ya itu sebagai masukan kami terima, tapi politik ini kan tidak boleh, kita tahu, politik itu mencari teman bukan mencari musuh. Buat PKB selama ini politik itu cari teman. Kalau PKS mau berteman kenapa kita tolak," ujarnya menambahkan.

Selain berteman dalam politik, Gus Jazil, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa PKS dengan PKB punya grassroot serupa.

Di satu sisi, kata dia, PKB memegang prinsip Nasionalis-Islam, sementara PKS pun Islam-Nasionalis.

"Sama aja gak ada bedanya," ujarnya.

Itu pula lah yang menjadi landasan dinamakan Koalisi Semut Merah.

Gus Jazil bilang secara filosofis semut yang notabene makhluk kecil berkumpul membentuk sebuah kerja sama.

"Memberikan harapan kepada masyarakat, satu politik identitas hilang, tidak boleh gontok-gontokan," kata dia.

Wakil Ketua MPR RI ini menyebutkan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terbentuknya koalisi antara PKB dengan PKS.

Baca juga: Sebut KIB Terbuka untuk Koalisi Semut Merah, Ketum PPP: Kaya Lagunya Bruno Mars, Leave The Door Open

Pertemuan dengan PKS selanjutnya, kata dia, akan terjadi untuk melakukan penjajakan lebih lanjut.

"Soal Mou, soal tanda tangan ya sambil tunggu waktu yang tepat, nyari hari yang bagus, Rabu Pon kek, apa kek, kan gitu," tutur dia.

Gus Jazil menambahkan hingga saat ini, PKB masih yakin bakal mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon presiden.

Keputusan tersebut berdasarkan Muktamar serta aspirasi semua Jajaran PKB.

Di sisi lain, PKB pun menyadari bahwa itu bukan keputusan mutlak jika sudah masuk ke dalam koalisi.

Terlebih lagi aturan Presidential Treshold atau ambang batas pencalonan presiden punya persyaratan minimal 20 persen.

Sementara dengan berkoalisi bersama PKS, PKB baru memenuhi 10 persen Presidential Treshold tersebut.

"Kecuali Presidential Treshold 10 persen, dah langsung, positif sudah. Ini kan (PT) 20 persen, jd kita masih harus mencari 10 persen lagi. Dengan PKS aja blm cukup, masih butuh 1 partai lagi."

"Kecuali ada perubahan ya. Perubahan itu dua polanya. Satu, DPR membahas lagi atau ada yang mengajukan ke MK dan kemudian MK mengabulkan bahwa PT turun misalkan jadi 10 persen, ya bisa," ucap Gus Jazil.