TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajak kader dan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan terhadap kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di daerah masing-masing. Hal ini ungkapkan Ketua DPP PPP Atik Heru Maryanti dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah ASEAN 2022, Rabu (15/6/2022).

ASEAN Dengue Day atau Hari Demam Berdarah (DBD) ASEAN diperingati setiap 15 Juni. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 30 Oktober 2010 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19.

Peringatan KTT Demam Berdarah ke-5 diadakan mulai 13-15 Juni 2022 di Singapura. Negara yang turut serta dalam pelaksanaan perayaan ini di antaranya adalah seluruh negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Tidak hanya itu, turut berpartisipasi juga perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) regional dan global, ADVA, SEAMEO TROPMED, GDAC, Institut Vaksin Internasional (IVI), dan FMx.

"Mereka akan memberikan gambaran luas tentang status demam berdarah saat ini dan pengelolaannya di seluruh Asia Tenggara dan Asia, " ungkap Atik.

Dia mengatakan, bahwa KTT Asia Dengue ke-5 ini mengusung tema “Roll Back Dengue”. Pada perayaannya, KTT akan memberikan kesempatan bagi pakar demam berdarah dari kalangan akademi dan lembaga-lembaga penelitian untuk menyampaikan fakta terkini di lapangan, serta riset dan inovasinya berdasar evidence based yang ada.

“Mengutip kanal World Health Organization, alasan diadakannya The 5th Asia Dengue adalah lantaran wilayah Asia, terutama Asia Tenggara adalah episentrum wabah demam berdarah. Adanya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan iklim menjadikan kasus demam berdarah di Asia lebih tinggi dari kawasan lainnya. Seperti dalam laporan WHO yang berjudul 'WHO Global Strategy for Dengue Prevention and Control 2012-2020' yang menyampaikan bahwa sebagian besar negara di Asia Tenggara merupakan endemic demam berdarah dengue,” Jelasnya.

Atik juga menuturkan bahwa kasus DBD di Indonesia bertambah dari tahun 2021 ke tahun 2022. Ia menconcohkan kasus DBD di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, yang jumlahnya mencapai 775 kasus pada akhir 2021. Lalu, di pertengahan tahun 2022, yakni pada 8 Juni 2022 sudah mencapai 757 kasus.

"Hal yang paling penting dalam penanganan kasus DBD adalah menekan kasus DBD di masyarakat, yaitu dengan pencegahan kasus DBD. Langkah strategi yang bisa dilakukan adalah melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 M Plus. Kegiatan 3M ini meliputi pertama, menguras (membersihkan) bak mandi, vas bunga, tempat minum binatang peliharaan, serta menutup rapat tempat Penampungan Air (TPA)," paparnya.

Menurutnya, pencegahan dan penanganan masalah DBD harus dilakukan secara kolektif, bersama-sama mulai dari hulu sampai hilir. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama dan sinergi seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, sampai dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

"Pencegahan dapat dilakukan dengan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga untuk pemeriksaan, pemantauan, pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit DBD," ucapnya.

Atik juga menjelaskan, bahwa sampai saat ini obat dan vaksin untuk melumpuhkan Aedes Aegypti dan Aedes Albocpictus pada kasus demam berdarah dengue (DBD) belum ditemukan.

"Sebab itu, melakukan pencegahan dari gigitan nyamuk penyebab DBD perlu diperhatikan seluruh masyarakat, karena selain obat dan vaksin belum ada, faktor utama penyembuhan adalah kekebalan tubuh dari penderitanya,” tuturnya.

Dia menambahkan, bahwa peringatan hari DBD ini sangat penting untuk menjadi pernenungan bersama dalam rangka meningkatkan komitmen nasional maupun antar anggota ASEAN untuk lebih pro aktif dalam melakukan aksi kemasyarakatan untuk pengendalian dan penanganan demam berdarah yang lebih baik, sehingga bisa memutus rantai kematian akibat DBD.

"Dalam hal ini PPP sangat perhatian terhadap kasus-kasus Kesehatan masyarakat yang berdampak langsung pada keselamatan dan kepentingan rakyat," pungkasnya. ()