News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Pengamat Politik: 'Haram' Dilakukan Presiden adalah Mengganti Menteri yang Jabat Ketum Parpol

Penulis: garudea prabawati
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan di peringatan HUT HIPMI ke-50 yang juga disiarkan di kanal YouTube Hipmi TV pada Jumat (10/6/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik serta Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengkritisi soal reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (15/6/2022).

Ia mengatakan reshuffle kali ini adalah reshuffle yang bernuansa akomodasi politik, ketimbang alasan-alasan terkait kinerja ataupun alasan lainnya.

Termasuk, kata Adi, Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih menteri maupun wakil menteri (wamenteri) dari partai politik pendukungnya.

Seperti diketahui, di Kabinet Indonesia Maju terdapat sejumlah nama dari elite partai politik (parpol) yang mendapat kursi menteri maupun wamenteri.

Baca juga: PROFIL Dua Menteri Baru di Kabinet Jokowi, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto & Mendag Zulkifli Hasan

Termasuk Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang baru.

"Salah satu yang haram dilakukan oleh Presiden itu mengganti menteri yang saat ini menjabat sebagai ketua umum partai atau sekjen partai," ujar Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (15/6/2022).

Hal tersebut disebutnya, menyangkut portofolio dan nama besar partai politik dan bukan hanya soal kinerja.

"Mengapa Presiden kecenderungannya hari ini tidak ada satupun ketua umum partai, tidak ada satupun sekjen partai, yang diganti oleh Presiden dalam konteks reshuffle kabinet," terangnya.

Ia mengatakan hal tersebut lantaran reshuffle kabinet ini memperhatikan persoalan stabilitas politik.

Pekerjaan Besar hingga 2024

Menurut Adi Hidayat, para menteri serta wamenteri baru yang terpilih hari ini mereka akan mengerjakan pekerjaan besar hingga 2024.

Artinya, hingga masa jabatan Presiden Jokowi habis.

Termasuk secara total menuntaskan janji besar Jokowi yang selama ini tersendat.

"Karena kita tahu bahwa seringkali presiden itu marah-marah berkeluh kesah dan curhat begitu banyak menteri yang tidak bisa bekerja dengan tepat, tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat, kemudian anggaran yang tidak tuntas, membuat kanal perbaikan yang diinginkan presiden itu tersumbat," lanjutnya.

Baca juga: Daftar Lengkap 34 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Hadi Tjahjanto & Zulkifli Hasan jadi Menteri Baru

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini