Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak peserta Pemilu 2024 agar ke depan tidak menggunakan politik identitas, politisasi agama hingga polarisasi sosial untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membacakan pidato pembukaan sidang tahunan bersama MPR, DPR dan DPD RI pada, Selasa (16/8/2022). 

Baca juga: Tiga Parpol Ajukan Permohonan Sengketa Pemilu ke Bawaslu

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai hal tersebut akan terwujud jika ada lebih dari dua pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di Pilpres.

"Caranya mudah. Buat Pilpres lebih dari dua paslon," kata Mardani kepada Tribun, Kamis (18/8/2022).

Dengan begitu, kata Mardani, akan ada adu gagasan setiap paslon yang berkontestasi.

"Kalau dua paslon akan selalu ada pembelahan. Karena itu PKS ajukan JR ke MK," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pelaksana Pemilu 2024. Ia mengatakan Pemerintah mendukung sepenuhnya tahapan Pemilu yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Namun presiden mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas pada Pemilu nanti.

Baca juga: Pengamat Nilai KIB Berupaya Hidupkan Kompetisi Pemilu Berbasis Gagasan: Patut Ditiru Koalisi Lain

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Presiden dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022 di gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/8/2022).

Demokrasi di Indonesia menurut Presiden harus semakin dewasa. Sehingga politik identitas harus dihindari dan sebaliknya konsolidasi nasional harus diperkuat.

Baca juga: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Diisukan Dapat Endorse dari Jokowi di Pemilu 2024, Ini Kata PDIP

“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” tuturnya.

Presiden berharap semua lembaga negara mendukung dan menjaga demokrasi di Indonesia. Sehingga ideologi bangsa Indonesia tetap kokoh.

“Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, serta menggagas kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan global,” pungkasnya.