"Seperti pimpinan tertinggi BIN saat itu yaitu AM Hendropriyono," kata dia.

Majelis hakim pada saat itu, menurutnya tidak terlalu objektif dan bahkan tidak independen.

Selain itu, hal yang menurutnya perlu digaris bawahi adalah setiap tahunnya selama 18 tahun KASUM sudah mencoba berbagai cara agar negara dapat melakukan pengungkapan kebenaran melalui salah satunya menginformasikan kepada publik terkait dokumen TPF tersebut.

"Namun akhirnya ketika itu terjadi di tahun 2016, dokumen dianggap hilang, atau bolak balik pada saat itu antara SBY atau di Jokowi, terus bolak balik seperti itu sampai pada akhirnya Presiden memerintahkan Kepolisian untuk mencari dokumen TPF berada di sana. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada kepastian di mana dokumen TPF Munir itu ada," kata dia.

Terkini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri turun tangan untuk menelusuri viralnya kasus peratasan oleh Bjorka. Nama Bjorka viral seusai membocorkan sejumlah data milik pemerintah Indonesia.

Baca juga: Sekjen Partai Berkarya Duga Diungkitnya Muchdi dalam Kasus Munir oleh Bjorka untuk Alihkan Isu Lain

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik Polri telah masuk ke dalam tim terpadu yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelusuri kebocoran data dari Bjorka.

"Ya, tim Siber Bareskrim sudah masuk dalam tim terpadu," kata Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).

Namun begitu, Dedi masih enggan merinci apakah pihak kepolisian sudah mendapatkan identitas dari Bjorka. Kasus ini pun masih dalam penanganan tim Siber Bareskrim Polri.

"Nunggu update dari siber," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (12/9/2022). 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangannya menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh (peretas) Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdatesekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," ucap Menkominfo.

Baca juga: Ada Sosok Pria Bertopeng Hacker Bjorka Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini Kata Mahasiswa

Johnny menuturkan bahwa pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. 

Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response teamyang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tuturnya.