Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan Maharani maju di pilpres mendatang.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto.

Baca juga: Reaksi Loyalis Puan Maharani ketika Relawan Ganjar Pranowo Bentuk Dewan Kopral: Silakan Saja

Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto juga menanggapi rencana para loyalis Ganjar Pranowo untuk membentuk Dewan Kopral.

Dewan Kopral itu dibentuk untuk menandingi Dewan Kolonel yang dibentuk anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani maju sebagai calon presiden 2024.

Sementara Dewan Kopral bertujuan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. "Ya itu kan maunya mereka ya boleh boleh aja," kata Utut.

Dia menjelaskan, pembentukan Dewan Kolonel untuk Puan Maharani 2024 hanya sekadar julukan yang dibuat oleh Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi agar semangat memenangkan Puan Maharani di Pemilu 2024 nanti.

"Kalau kami inikan cuma ya Nas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat kalau konsep besarnya kan membantu Mbak Puan," ucapnya.

Saat disinggung mengenai apakah seluruh anggota DPR RI fraksi PDIP mendukung Puan Maharani sebagai capres PDIP, Utut enggan menjawab hal tersebut. Menurutnya hal itu merupakan ranah DPP PDIP.

"Itu wilayahnya Pak Sekjen yang jawab saya lebih ke DPR RI."

(Tribun Network/fer/mam/wly)