Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, beberapa hak dan kewenangan Ferdy Sambo tak lagi bisa digunakan oleh mantan Kadiv Propam Polri tersebut. 

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pencopotan seluruh hak dan kewenangan itu mulai berlaku sejak Ferdy Sambo dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

"Makna dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat itu bermakna bahwa seorang anggota polri dicopot dari segala hak dan kewenangan yang melekat kepadanya," Sugeng saat dimintai tanggapannya, Minggu (2/10/2022).

Beberapa hak yang dan kewenangan yang dicabut di antaranya hak untuk menerima jatah pensiunan sebagai polri, bahkan termasuk penyematan gelar Purnawirawan Polri --gelar untuk anggota polri yang sudah pensiun-- juga kata Sugeng tidak melekat pada Ferdy Sambo.

"Kewenangannya sebagai polisi dicabut, kemudian hak-haknya untuk mendapatkan pensiun termasuk penyebutan nama Purnawirawan juga tidak berhak digunakan seperti itu," kata dia.

Baca juga: Ferdy Sambo Gugat ke PTUN, Polri Pastikan PTDH Bersifat Final dan Mengikat

Hal tersebut, sekaligus mengamini pernyataan dari Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang menyatakan kalau Ferdy Sambo tak berhak disematkan Purnawirawan Polri.

Sebab kata Sugeng, saat ini tersangka pembunuhan berencana Brigadir J itu merupakan sipil biasa yang tak bisa menyandang gelar kehormatan.

"Jadi sudah benar apa yang disampaikan Kompolnas, dengan keluarnya Keppres Presiden tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ferdy Sambo maka Ferdy Sambo telah jadi orang sipil biasa yang tidak boleh menyandang gelar kehormatan polisi," tukas dia.

Ferdy Sambo telah secara resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat dari Polri karena terjerat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dengan itu, Ferdy Sambo tidak diperbolehkan disematkan gelar purnawirawan dalam namanya tersebut.

"Tidak boleh, karena FS kan dijatuhi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), atau dengan kata lain dipecat akibat tindak pidana yg dilakukan dan tindakannya tsb merupakan pelanggaran etik berat serta mencemarkan nama baik institusi," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti kepada Tribunnews.com, Sabtu (1/10/2022).

Poengky menuturkan ketentuan itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Yang berhak menyandang purnawirawan itu yang diberhentikan dengan hormat," ucapnya.

Baca juga: Singgung Keraguan Masyarakat soal Perkara Ferdy Sambo, Mahfud MD: Polri Sudah Sangat Serius

Masih dalam pasal tersebut, ada empat kategori yang disebut pemberhentian dengan hormat bagi anggota Polri, di antaranya:

1. Mencapai batas usia pensiun;
2. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
3. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
4. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. 

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Ferdy Sambo kini tak lagi sebagai anggota Polri. Dengan begitu, Eks Kadiv Propam Polri itu resmi tidak lagi bagian dari Korps Bhayangkara.

Hal itu setelah surat pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) eks Kadiv Propam Polri itu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Barusan kami sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Sesmilpres tadi kami sudah dihubungi, tadi sudah dikeluarkan," ujar Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2022).

Sigit menuturkan bahwa Polri juga telah menerima Keputusan Presiden (Kepres) terkait pemecatan Ferdy Sambo dari anggota Polri. Dengan kata lain, Sambo dinyatakan resmi tak lagi sebagai anggota Polri.

"Status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri," katanya