Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI memeriksa Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

Dia diperiksa dalam statusnya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016 hingga 2020.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana menyatakan bahwa Susi diperiksa karena memiliki kewenangan dalam penentuan alokasi kuota impor garam.

"Saksi yang diperiksa yaitu SP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Adapun saksi diperiksa terkait dalam kapasitasnya selaku Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode tersebut, saksi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi dan penentuan alokasi kuota impor garam," kata Ketut kepada wartawan, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Susi Pudjiastuti Ungkap Alasan Diperiksa Kejaksaan Agung Terkait Kasus Impor Garam

Ketut menuturkan bahwa Susi mengeluarkan kuota garam sebesar kurang lebih 1,8 juta ton.

Hal berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Dimana salah satu pertimbangan dalam pemberian dan pembatasan impor tersebut adalah menjaga kecukupan garam industri dan menjaga nilai jual garam lokal," jelasnya.

Namun ternyata, kata dia, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tidak diindahkan oleh Kementerian Perindustrian RI yang justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton.

Ia menuturkan bahwa hal itu berdampak terjadi kelebihan supply dan masuknya garam impor ke pasar garam konsumsi yang menyebabkan nilai jual harga garam lokal mengalami penurunan atau anjlok.

"Diduga dalam menentukan kuota impor yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kebutuhan riil garam industri nasional tersebut, terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi," jelasnya.

Lebih lanjut, Ketut menuturkan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022.

"Saat ini perkara masih di tahap penyidikan umum dalam rangka mencari alat bukti untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab secara hukum, dan telah dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 57 orang," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti telah memenuhi pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada periode 2016 hingga 2020.

Adapun Susi diperiksa selama lebih dari 5 jam dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga 14.55 WIB di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Jumat (7/10/2022).

Usai diperiksa, Susi menyatakan bahwa dirinya datang memenuhi pemanggilan pemeriksaan oleh Kejagung RI.

Menurutnya, pemeriksaan merupakan hal yang wajar sebagai bekas pejabat menteri KKP.

"Sebetulnya namanya saya sebagai bekas pejabat ada kasus seperti ini dipanggil, ya hal biasa. Tapi kawan-kawan kok kayaknya heboh banget sih," kata Susi di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Jumat (7/10/2022).

Ia menuturkan bahwa dirinya merupakan warga negara yang patuh. Karena itu, dirinya mengikuti proses hukum dengan memenuhi pemeriksaan sebagai saksi.

"Untuk saya pribadi sebagai warga negara yang baik, patuh mengikuti hukum, aturan yang ada di negeri kita. Pada saat kita dibutuhkan menjadi saksi ya harus datang," jelasnya.

Di sisi lain, Susi menuturkan pemeriksaannya itu bertujuan untuk meminta pendapatnya soal impor garam.

Khususnya mengenai regulasi dan mekanisme penentuan kuota impor garam.

"Sebagai seseorang yang pernah mengerti bagaimana itu garam yang diproduksi oleh para petani dan mengerti sedikit tentang tata niaga regulasi ya tentu saya ingin berpartisipasi dalam ikut serta menjernihkan atau memberikan pendapat dan pandangan dan apa yang saya pernah ketahui sebagai menteri kelautan dan perikanan," jelasnya.

Karena itu, Susi mendukung upaya Kejagung untuk mengusut dugaan permainan dalam kasus impor garam.

Sebab, hal tersebut telah merugikan petani.

"Harus mendapatkan atensi dan hukuman yang setimpal karena merugikan petani. Berarti kita mengambil hal hak petani sebagai WNI yang wajib mendapatkan kesejahteraannya kalau harga petani jatuh, harga impor berlebihan kan juga kasiah para petani," bebernya.

"Tentunya sampai hari ini saya tetap ikut, ada untuk keberlanjutan dan kesejahterannya. Karena saya tidak menjabat lagi saya titipkan ke Kejagung," tutupnya.