Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih khusus masyarakat adat dayak.

Tito mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ada paradigma Indonesia sentris, tidak Jawa Sentris.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di Pulau Kalimantan saja, namun dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Harap Pengusaha Amerika Serikat Berinvestasi pada Pembangunan IKN

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) 1 Tahun 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/10/2022).

"Bapak Presiden ingin agar ada paradigma Indonesia sentris, tidak Jawa sentris. Selama ini fokus pembangunan banyak di Jawa, tapi mulai (kepemimpinan) Bapak Presiden Jokowi sudah banyak sekali pembangunan, investasi sekarang lebih banyak di luar Jawa dibandingkan di Jawa," kata Mendagri dalam keterangannya.

Mendagri menuturkan, orientasi Indonesia sentris juga merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sementara itu, dari segi lokasi, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur kian menegaskan posisi Ibu Kotanya yang lebih kurang terletak di tengah Indonesia.

Dengan begitu, posisi ini diyakini akan memudahkan akses dan mobilitas masyarakat dari berbagai pulau.

Baca juga: Kehadiran IKN Nusantara Diyakini akan Tetap Jaga Kearifan Lokal  

"Jarak penerbangan ini akan memudahkan, cukup 3,5 jam juga dari Timur (Indonesia Timur), dan otomatis ini juga akan memberikan keuntungan, bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan tapi juga seluruh masyarakat di Indonesia karena (IKN) letaknya di tengah," ujarnya.

Mendagri menuturkan, keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis.

Dengan demikian, berbicara soal pemindahan IKN bukan hanya bicara soal kepentingan masyarakat adat Dayak dan masyarakat di Kalimantan, tetapi melibatkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

"Ini dampaknya bukan hanya 2 tahun, 10, 20 tahun, tidak. Ini kita bicara nanti Ibu kota dipindah ke sini (Kalimantan Timur), kita bicara soal Indonesia," cetusnya.

Oleh karenanya, Mendagri menegaskan, perlu dukungan semua pihak untuk memastikan agar program pemindahan IKN berjalan lancar.

"IKN ini yang pertama adalah dukungan moril, itu nomor satu, moral support," pungkasnya.