Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) memberikan masukan berupa rekomendasi kepada presiden terkait adanya upaya internasionalisasi Papua hingga industri pertahanan nasional.

Sekretaris Jenderal Wantannas Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro mengungkapkan adanya upaya internasionalisasi Papua oleh kelompok yang ingin memerdekakan Papua.

Harjo mengatakan upaya tersebut dilakukan kelompok yang ingin memerdekakan Papua dengan memberikan informasi yang kadang jauh dari kondisi nyata di Papua.

Karena itu, menurutnya perlu ada upaya pemerintah secara komprehensif, holistik, dan integral agar hal tersebut tidak terjadi.

Pemerintah, kata dia, diharapkan memberikan kontra informasi sehingga bisa memberikan pembelajaran kepada dunia internasional bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok Separatis Teroris Papua adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang nyata.

Baca juga: Wantannas Tunggu Putusan Jokowi Soal Perubahan Menjadi Dewan Keamanan Nasional

Hal tersebut disampaikannya usai memimpin kegiatan Prasidang Dewan Ke-2 Tahun 2022 Dewan Ketahanan Nasional di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa (18/10/2022).

"Ini tentunya kalau tidak segera diambil aksi akan sangat membahayakan untuk eksistensi dari NKRI terhadap Papua di masa mendatang. Kita memberikan beberapa rekomendasi kepada presiden agar diaksi oleh kementerian lembaga," kata Harjo.

Masukan kedua yang dihasilkan dalam forum tersebut, kata Harjo, adalah terkait talenta digital.

Untuk bersaing dengan negara-negara lain, kata dia, Indonesia masih jauh dari harapan terutama dalam ekonomi digital.

Baca juga: 2 Warga Jatim Jadi Korban Stafsus Wantannas Gadungan, Bayar Rp 1 Miliar Dijamin Lolos Taruna Akpol 

"Ini bukan hal yang mudah dan ini perlu dilakukan secara bersama-sama antar kementerian lembaga terkait. Hal ini sangat diperlukan agar kita mampu untuk bisa duduk bersaing dengan negara-negara lain lain khususnya dalam hal ekonomi digital," kata Harjo.

Masukan ketiga, kata Harjo, adalah terkait dengan masalah ketahanan pangan khususnya sistem resi gudang.

Menurutnya saat ini sering terjadi para petani mengalami kesulitan untuk bisa menikmati hasil kerjanya justru di musim panen.

Meski pemerintah sudah mengadakan ratusan resi gudang, namun demikian berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan hanya sekitar separuhnya yang berjalan.

Sistem resi gudang, kata dia, bertanggungjawab untuk membeli hasil dari petani dengan harga yang standar dan akan menguntungkan petani.

Ia mengatakan sistem tersebut sebetulnya sudah ada sejak cukup lama namun saat ini belum optimal.

Oleh karena itu, Wantannas memberikan masukan kepada pemerintah perihal apa yang harus dilakukan kementerian lembaga agar sietem tersebut bisa hidup kembali sehingga ketahanan pangan akan stabil lagi.

"Ini perlu diaktifkan. kenapa penting? Karena resi gudang ini berfungsi salah satunya sebagai pengendali harga. Di saat harga turun karena supply banyak, artinya produksi banyak, ini ditahan oleh resi gudang sehingga harga akan tetap stabil, petani akan bisa menikmati hasilnya," kata dia.

Masukan terakhir, kata Harjo, adalah terkait industri pertahanan nasional.

Salah satu persoalan pada industri pertahanan nasional yang diungkapkan Harjo adalah terkait kemandirian.

Meski soal kemandirian pertahanan sudah dicanangkan sejak 2010, lanjut dia, sampai sekarang masih jauh dari harapan dan banyak kendala.

Untuk mengatasi persolan tersebut, kata Harjo, di antaranya dengan memberikan kewenangan-kewenangan lebih kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Untuk itu, kata dia, Dewan Ketahanan Nasional merekomendasikan sistem di Turki dan Uni Emirat Arab sebagai contoh.

"Kita mengadopsi yang Turki di mana pemerintah punya kendali penuh terhadap industri pertahanan, tetapi kita juga coba adopsi UEA di mana ini tidak akan mungkin bisa cepat kalau tidak didukung investasi yang cukup," kata dia.

Harjo mengatakan masukan dan rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional terkait empat persoalan tersebut dapat diperhatikan presiden untuk kemudian ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait.

"Kita berikan kepada presiden dalam bentuk naskah yang singkat tapi juga didukung dengan lampiran. Apabila beliau berkenan untuk melihat yang lebih detilnya kita siapkan," kata Harjo.