Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jatuhnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri salah satunya karena tak berjalannya perintah Kapolri kepada jajarannya di tingkat bawah sehingga tak sesuai dengan yang diharapkan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari yang menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengawal instruksi yang dikeluarkan.

"Karena masyarakat masih menunggu, apakah instruksi itu hanya sekadar instruksi ataukah instruksi terealiasi," kata Taufik dalam Rilis Survei Indikator Tentang Kinerja Lembaga Hukum di Mata Publik dan Penanganan Kasus Besar yang digelar secara daring Minggu (27/11/2022).

Dalam paparanya Taufik juga menuturkan, bahwa masih ada jarak antara yang diinginkan Kapolri dengan yang diterjemahkan di jajaran tingkat bawah.

Hal itu terlihat dari banyaknya kesalahan yang terjadi di tubuh Polri yang dilakukan oleh anggota di tingkat bawah sehingga mempengaruhi citra polisi di muka publik.

"Akhirnya bisa saja tingkat kepercayaanya bisa turun kembali," sebut Taufik.

Kapolri diharapkan Taufik dapat mengubah kultur dan semangat yang sama kepada anggora Polri di tingkat bawah.

Instruksi itu disebutnya harus benar-benar dilakukan di lapangan oleh anak buahnya meski harus berhadapan dengan orang terdekat sekalipun.

"Jangan permisif terhadap kawan tersebut, meskipun itu kawan. Jadi ada pengawasan di tingkat bawah saling mengawasi satu sama lain.

Sebagaimana hasil survei Indikator pula, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik terendah pada 30 Oktober sampai 5 November 2022.

Ada sebanyak 6,5 persen responden menyatakan sangat percaya dan 51,6% menyatakan cukup percaya terhadap Polri

Sementara itu, Kejaksaan Agung kembali menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik.

Baca juga: Ini Instruksi Baru Kapolri soal Pembuatan SIM, Termasuk Bagi Warga yang Gagal Ujian SIM

Hasil survei IPI menyebutkan ada sebanyak 8,7% responden mengaku sangat percaya dan 68,7% cukup percaya terhadap Kejaksaan Agung.

Selanjutnya dua lembaga penegak hukum lainnya mengikuti, yaitu Pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak 7,9% responden menyatakan sangat percaya dan 65,8% cukup percaya terhadap Pengadilan.

Kemudian ada 6,5% responden sangat percaya dan 63,3% cukup percaya terhadap KPK.

Sebagai informasi, survei ini digelar secara nasional pada 30 Oktober sampai 5 November 2022.

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden.

Jumlah responden ditetapkan dengan metode multistage random sampling yang memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,9%.