Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Penunjukan tersebut sebagaimana diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin (28/11/2022).
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas mengatakan jika proses pergantian lancar maka Yudo akan menjadi KSAL ke-3 yang menjabat posisi Panglima TNI di era reformasi setelah Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono.
Penunjukkan Yudo sebagai Panglima TNI, kata dia, tentu saja 'mengakhiri' sikap anomali yang kerap ditunjukkan Jokowi dalam mengelola TNI.
Baca juga: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat: Dari Sisi Kepatutan Matra Sudah Pas
Selain memberi kesan adanya komitmen penguatan Poros Maritim Dunia, lanjut Anton, Jokowi setidaknya memperhatikan arti pentingnya jabatan Panglima TNI dijabat bergantian sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 3 UU No 34/2004 tentang TNI.
"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)," kata Anton ketika dikonfirmasi pada Senin (28/11/2022).
Sebagai mantan Panglima Kogabwilhan 1, menurut Anton, Yudo tentu saja sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Komando Utama Operasi TNI.
Baca juga: Yudo Margono Ditunjuk Presiden Jadi Calon Panglima TNI, Siapa yang Bakal Mengisi Posisi KSAL?
Untuk itu, menurutnya penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim.
Di sisi lain, kata dia, Yudo juga hendaknya dapat merealisasikan kebijakan terkait perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua.
"Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Dan kebijakan ini adalah batu uji krusial untuk panglima mendatang," kata Anton.
Baca juga: Profil KSAL Yudo Margono, Ditunjuk Jokowi jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Putra Asli Madiun
Menurutnya perubahan kebijakan di Papua penting karena memang masalah ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.
Selain itu, kata dia, isu Papua adalah yang masih menjadi problem keamanan nasional yang signifikan.
"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," kata dia.