TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menegaskan konferensi internasional pendidikan bagi perempuan Afghanistan atau International Conference on Afghan's Women Education (ICAWE) yang akan diselenggarakan di Bali, tidak terkait dengan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu, Abdul Kadir Jailani menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memberikan pengakuan secara resmi terhadap Taliban.
Namun demikian, hal ini sama sekali tidak menghalangi pemerintah Indonesia untuk membantu proses perdamaian dan pembangunan kembali di Afghanistan.
"Dan sebagai informasi belum ada negara di dunia yang secara eksplisit sudah mengakui Taliban. Namun demikian hal ini sama sekali tidak menghalangi pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan terhadap semua pihak di Afghan. Karena tujuan kita, kita ingin membantu proses perdamaian dan pembangunan kembali di Afghanistan yang membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Kadir pada konferensi pers di kantor pusat Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
ICAWE sedianya akan diselenggarakan di Bali pada Desember 2022.
Kadir menjelaskan ICAWE bertujuan untuk menggalang dukungan internasional dalam memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.
Sebagaimana diketahui kondisi pendidikan perempuan di Afghanistan menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius, antara lain karena faktor kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dan SDM Afghanistan serta beberapa isu kebijakan dari otoritas Taliban.
Kadir menegaskan pendidikan perempuan Afganistan berperan penting dalam memajukan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan di Afghanistan.
"Pemerintah berpandangan bahwa tidak akan ada perdamaian dan pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karena itu kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini," ujarnya.
Dirjen Aspasaf mengatakan konferensi ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam menggalang perdamaian dan pembangunan di Afghanistan.
Konferensi ini merupakan kolaborasi Indonesia dengan Qatar yang penandatanganan leter of intent (loi) dengan Qatar tentang pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Afghanistan telah dilakukan pada 20 Maret 2022.
Baca juga: Bom Bunuh Diri Taliban Pakistan Serang Polisi Pengawal Tim Vaksinasi Polio, 4 Orang Meninggal Dunia
"Penyelenggaraan konferensi ini merupakan salah satu implementasi penandatanganan loi tersebut," kata Kadir.
Beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri telah mengkonfirmasi kehadiran di konferensi, diantaranya dari Qatar, Pakistan, Selandia baru, Norwegia dan Uni Emirate Arab.
Sejumlah utusan khusus untuk isu Afghanistan dari sejumlah negara dan organisasi internasional termasuk Amerika Serikat dan organisasi kerja sama Islam (OKI) juga akan ikut berpartisipasi, termasuk sejumlah Dubes dari negara sahabat di Indonesia akan hadir di Bali nanti.
Dirjen Kemlu mengatakan menurut rencana hasil dari konferensi ini adalah sebuah deklarasi yang berisi dukungan penegasan kembali para peserta konferensi untuk mendorong dan memajukan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.
"Sejauh ini target kita dalam pertemuan nanti ingin mengkonsolidasi serta menggalang dukungan internasional, terutama untuk dukungan finansial, pemberian beasiswa untuk memajukan pendidikan dan pemberdayaan wanita di Afghanistan," ujarnya.