Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) kini tak lagi sederhana.
Ia mengatakan hal itu karena dulu ide pembentukan Satgas tersebut terkait dengan pungli yang dilakukan di berbagai front office kantor pelayanan publik sedangkan sekarang semua urusan di front office sudah serba terkomputerisasi.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rakernas 2022 Satgas Saber Pungli di Grand Mercure Hotel Kemayoran Jakarta Pusat pada Selasa (13/12/2022).
"Sehingga harus lebih canggih lagi saber pungli ini untuk melacak. Karena pasti ada cara-cara yang selalu dilakukan kalau orang itu mau pungli," kata Mahfud.
"Nah sekarang tidak lagi ngintip, oh di situ ambil uang berapa, ngasih amplop berapa, tidak lagi ngintip pakai cara itu. Harus dengan cara yang lebih canggih," sambung dia.
Sebelumnya Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 59.923 kali dengan jumlah tersangka sebanyak 78.523 orang sejak Satgas tersebut dibentuk pada 28 Oktober 2016 hingga 30 November 2022.
Dari operasi tersebut Satgas Saber Pungli, kata dia, juga telah menyita barang bukti sebanyak Rp 22,2 miliar.
Baca juga: Sejak Pertama Dibentuk, Satgas Saber Pungli Gelar 59.923 OTT dan Sita Barang Bukti Rp 22,2 Miliar
"Barang bukti yang disita hasil OTT sebanyak Rp 22.203.675.834," kata Agung.
Dalam melaksanakan tugasnya, kata Agung, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi inteligen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.
Sejak dibentuk, kata Agung, kegiatan Satgas saber Pungli telah melakukan sosialisasi sebanyak 7.849.319 kegiatan.
Selain itu, kata dia, Satgas juga telah melaksanakan kegiatan intelijen sebanyak 128.145 kegiatan.
Sedangkan dari aspek yustisi, kata dia, Satgas telah melaksanakan sebanyak 32.708 kegiatan.
"Kemudian sejak dibentuk telah menerima sebanyak 38.079 laporan atau aduan masyarakat," kata Agung.