Baca tanpa iklan
Agar nantinya tidak ada lagi pejabat negara yang berusaha untuk merusak kesatuan NKRI.
"Jika dibiarkan berjalan wajar dan biasa-biasa saja, maka bukan tidak mungkin banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa akan menjadi rapuh," ucap Didik.
Baca juga: Harta Kekayaan Muhammad Adil, Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis, Total Rp4,78 Miliar
Kemendagri Nasehati Bupati Meranti Muhammad Adil untuk Jaga Etika
Diberitakan sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil membuat kontroversi dengan menyebut Kementerian Keuangan sebagai iblis dan setan.
Akibatnya ia dipanggil oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta klarifikasi pernyataan yang dilontarkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu tersebut.
Sejumlah pejabat menemui Adil yang tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin kemarin (12/12/2022).
Di antaranya yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
Baca juga: Fakta Perseteruan Bupati Meranti vs Kemenkeu: Berawal dari Kata Iblis Setan, Dipanggil Kemdagri
Kemendagri menyayangkan pernyataan Adil yang telah menimbulkan kegaduhan.
Dalam pemanggilanya tersebut pihak Kemendagri menasehati bupati Adil untuk jaga etika.
Pasalnya pernyataan tersebut tidak elok dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat.
“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Sekjen Kemendagri Suhajar.
Menurut Suhajar kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur apalagi dalam menyampaikan perbedaan pendapat dan pandangan dengan pihak lain.
Baca juga: Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Iblis, Politikus PDIP Minta Mendagri Turun Tangan
“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” kata Suhajar.
Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.
Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.
(Tribunews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Yohana Artha Uly)