Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadikan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai kejadian luar biasa atau KLB.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap lingkungan hidup.

"Berdampak terhadap masyarakat, karena banyak kejahatan. Karena mengancam bencana ekologis bisa meningkat," kata Ridho saat ditemui, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Punya 8643 Orang Personel, KLHK Sebut Masih Kekurangan SDM untuk Polisi Kehutanan

Selain itu, menurutnya, kejahatan LHK juga merugikan negara.

"Jumlahnya sangat-sangat besar sekali kerugian negara dari kejahatan lingkungan hidup kehutanan ini," ungkapnya.

Ridho menjelaskan praktik kejahatan LHK terorganisir, bahkan bersifat transnasional (antar negara).

"Ini kejahatan ini dilakukan oleh pelaku, itu kelompok terorganisir, korporasi, dan sering dibekingi oleh oknum-oknum serta keterlibatan transnasional," tutur Ridho.

Oleh sebab itu, kata Ridho, KLHK tidak bisa menangani kejahatan LHK ini sendirian.

"Kami harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Termasuk tidak hanya di Indonesia. Kami bekerja sama dengan lembaga internasional lainnya," ujar Ridho.

"Kita bekerja sama dengan interpol, ya tentu melalui kepolisian juga lembaga-lembaga lainnya," sambungnya.

Hari ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menggelar upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Kehutanan atau Polhut Ke-56.

Upacara tersebut digelar di lapangan Gedung Manggala Wanabakti, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani bersama Dirjen Bea Cukai Askolani, dalam kesempatan itu melakukan penandatanganan surat kerja sama.

Ridho mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

"Kerja sama ini sangat penting. Kami sampaikan, dengan kerja sama ini kita bisa memperkuat kapasitas kami dalam memastikan bahwa penindakan atau penegakan hukum berkaitan kejahatan lingkungan hidup kehutanan bisa lebih diperkuat," kata Ridho.

Ridho menjelaskan ada dua hal yang menjadi fokus KLHK.

Yakni keluarnya produk-produk hasil kejahatan dari kehutanan dan memastikan tidak masuknya limbah ke wilayah Indonesia.

"Ada dua hal yang menjadi konsen kami. Pertama berkaitan dengan keluarnya produk-produk kejahatan dari kehutanan. Termasuk kayu ilegal dan satwa yang dilindungi," jelasnya.

"Kemudian untuk memastikan juga, tidak masuknya limbah B3 maupun limbah serta sampah ke wilayah NKRI," sambungnya.

Oleh karena kedua fokus tersebut, Ridho menuturkan kerja sama dengan Bea Cukai penting sekali untuk dilakukan.