Jokowi juga menceritakan bagaimana sulitnya mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Menurutnya, semua teori ekonomi standar yang diterapkan ternyata sudah tidak mampu lagi meredam dampak yang ditimbulkan dua masalah itu.

"Situasi yang kita hadapi sekarang ini bukan situasi yang gampang, situasinya sangat sulit diprediksi, sulit dihitung dan teori-teori standar. Semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi, karena semuanya ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada," ujarnya.

Baca juga: Pidato di HUT Hanura, Jokowi: Belum Pernah Ultah Partai Dihadiri Presiden dan Wapres

"Betul-betul situasi yang sangat sulit dan kita tahu di 2014-2015 kita ini masih masuk dalam fragile fight, kita masih dimasukkan dalam negara yang rentan untuk terpuruk bersama lima negara yang lain," lanjut Jokowi.

Maka itu ia meminta para menteri harus berani melakukan reformasi struktural demi mencegah hal-hal yang membahayakan ekonomi makro.

Jokowi juga meminta agar tidak membelanjakan uang negara untuk membeli alat yang tidak diperlukan dan kurang produktif.

"Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi. Kalau semua provinsi melakukan hilirisasi, industrialisasi, inilah reformasi struktural riil yang ingin kita lakukan. Mengubah di hulu undang-undangnya, kemudian implementasikannya dalam pelaksanaan. Yang sulit memang di sini dan terus ini yang akan kita lakukan," ujarnya.

Hal lain yang disinggung Jokowi adalah banyaknya aset negara yang dibiarkan menganggur dan tidak produktif. Salah satu aset negara berbentuk lahan.

Ia mengatakan pemerintah telah memberikan izin konsesi baik ke swasta maupun BUMN. Tapi konsesi itu tidak dimanfaatkan.

"Konsesi 20 tahun, tidak diapa-apain, 15 tahun tidak diapa-apain, 10 tahun tidak diapa-apain," katanya.

Jokowi mengatakan telah memerintahkan Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM untuk mencabut konsesi itu.

Hasilnya 2.078 konsesi baik hutan maupun tambang yang sudah dicabut.

"Saya perintahkan, beri ke yang punya kemampuan supaya aset itu jadi produktif dan memberi dampak positif ke perekonomian," katanya.

Selain aset lahan, Jokowi mengatakan banyak aset negara dalam bentuk lain yang juga nganggur.

Banyak gedung yang dibangun pemerintah tidak dipakai dan disewakan. Selain itu katanya, banyak kementerian, lembaga, BUMN yang membeli barang yang kemudian tidak dioperasionalkan dan malah ditumpuk di gudang.

"Dipikir saya tidak tahu, tahu. Ini harus dihentikan. Ini tidak produktif. Hal ini yang menyebabkan kita tidak produktif," katanya. (tribun network/den/dod)