TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Nasional Progressive Democracy Watch (Prodewa) Fauzan Irvan turut menanggapi ihwal kelakar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait pelaporannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Diketahui sebelumnya, Hasyim bergurau menanggapi aduan Ketua Umum Republik Satu Hasnaeni 'Wanita Emas' terkait tindakan asusila. 

Namun, gurauan Haysim tersebut justru disayangkan oleh Fauzan.

Menurutnya, tindakan Hasyim yang membela diri tidaklah benar. 

"Kami kecewa dan sangat menyayangkan respon Ketua KPU RI, ketika mendapatkan kritik dan masukan dari publik, KPU seharusnya introspeksi diri untuk lebih meningkatkan kinerja," kata Fauzan dalam keterangannya, Jumat (6/1/2033).

"Bukan malah membela diri dan mencari pembenaran. Apalagi bersilat lidah dan bermain makna kata," sambungnya. 

Ia juga menambahkan, Hasyim sebagai orang yang terhormat seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya hanya demi menimbulkan sensasi dan kegaduhan publik.

Fauzan bahkan menantang Hasyim untuk berdebat di hadapan publik untuk beradu argumen ihwal isu sistem pemilu.

"Kalau berani, kami dari Progressive Democracy Watch menantang Ketua KPU RI berdebat publik disaksikan masyarakat luas terkait isu sistem pemilu di era demokrasi modern," tantang Fauzan. 

Sebelumnya, Hasyim bergurau senda ihwal dirinya jika nanti disidangkan DKPP terkait dugaan kasus asusila Hasyim terhadap Hasnaeni.

Kelakar Hasyim ini ia lontarkan usai dirinya memberikan pengarahan kepada Anggota KPU Provinsi terkait penyusunan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Provinsi, di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Ia mengatakan yang pantas dipanggil ke DKPP adalah orang-orang yang terhormat. Mengingat dalam DKPP sendiri terselip kata "Dewan Kehormatan".

“Kalau yang urusan wanita emas itu, nanti dulu, belum selesai, nanti kalau saya diadukan itu, dalam sidang itu saya akan buat pengakuan, pertama yang mulia, saya ini memang bajingan yang mulia, saya ini ahli maksiat yang mulia,” kata Hasyim berkelakar.

“Karena lembaga ini lembaga kehormatan dewan penyelenggara pemilu, hanya boleh mengadili yang memiliki kehormatan. Menurut saya pengadu salah alamat,” lanjutnya. 

Baca juga: Ini Gurauan Ketua KPU Jika Disidang atas Dugaan Pelecehan Wanita Emas: Saya Ini Ahli Maksiat