"Menjadi parpol yang Insya Allah bisa hattrick tiga kali menjadi partai pemenang," jelasnya.

Puan juga menegaskan kepada seluruh kader partainya menyerahkan seluruh terkait pencapresan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Puan juga berpesan, agar para kader partai berlambang bateng moncong putih itu tidak perlu
menyibukkan diri dengan memprediksi atau menduga tokoh tertentu yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) dari PDIP.

"Jadi enggak usah bingung, pusing, kayaknya ini, kayaknya itu. Si ini ya, si itu ya. Sudah lurus saja kerja kerja kerja di lapangan,"kata Puan Maharani.

Ketua DPR RI itu juga menegaskan bahwa akan ada momentum yang tepat bagi Megawati untuk
mengumumkan capres-cawapres PDIP.

Baca juga: Puan Maharani Minta Kader Santai, Tak Usah Pusingkan Siapa Capres dari PDIP di Pemilu 2024

Untuk itu, semua kader diminta menunggu 'tanggal main-nya' soal pengumuman tersebut.

"Ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi, enggak usah nengok kiri-kanan," tegas Puan.

"Enggak usah bingung harus si ini, harus si itu. Kayaknya si ini, kayaknya si itu, surveinya tinggi ya si ini, kayaknya cocok sama si ini," lanjutnya.

Bukan tanpa alasan Puan meminta para kader PDIP untuk tak sibuk soal capres-cawapres. Sebab, ia menyatakan bahwa para kader bukanlah pengamat politik, melainkan bertugas untuk memenangkan partai.

Baca juga: Bersifat Internal, HUT ke-50 PDIP Tak Undang Parpol Lain, Puan Maharani Minta Maaf

"Enggak perlu ngamat-ngamatin, ya boleh kalau cuma ngomong di warung kopi atau di antara kita, tapi enggak usah terpengaruh," jelasnya.

Puan pun menanggapi santai dengan dinamika menjelang Pilpres 2024, terutama soal siapa yang akan diusung PDIP sebagai calon presiden (capres).

Puan bercerita dirinya sempat ditanya apakah deg-degan soal nama yang akan diumumkan Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai capres.

"Santai, kenapa deg-degan? Urusan calon presiden itu ada di garis tangan. 270 (juta) orang pengin jadi presiden semua, yang jadi cuma satu," kata Puan.

Secara undang-undang dan konstitusi, Ketua DPR RI itu menyebut sudah ada aturannya, yakni
dicalonkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik.