TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan kepala desa se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (17/1/2023) kemarin.

Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.

Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat menemui massa kades di depan Gedung DPR.

Dia mengatakan Badan Legislasi DPR menerima perwakilan massa untuk didengar pendapat dan aspirasinya.

Menanggapi hal ini, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif 2Indos, Arfino Bijuangsa menilai ada tanda-tanda penggiringan opini untuk kembali memunculkan isu perpanjangan masa jabatan yang dicerminkan dari aksi penyampaian pendapat tersebut.

"Bahwa awan menghitam pertanda hujan," kata Arfino kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, sampai sekarang PDIP belum kunjung mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusungnya untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Apalagi hingga saat ini Partai PDI Perjuangan belum juga mengumumkan siapa Capres yang akan diusung untuk 2024," kata Arfino.

Selain itu lanjutnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden pernah mengemuka dari lingkup kepala desa yang meminta agar masa jabatan Presiden Jokowi dapat berlangsung hingga tiga periode.

Kejadian ini terjadi saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar sesi tanya jawab dengan para kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) silam.

Pada saat itu, salah seorang perwakilan perangkat desa meneriakkan Presiden Joko Widodo untuk tiga periode.

"Semuanya bisa saja terjadi," ungkapnya.