TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga provinsi di pulau Jawa menjadi wilayah yang paling banyak angka dispensasi pernikahan anak usia dini.

Demikian diungkapkan Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Rini Handayani, berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

"Memang yang tertinggi itu di Jawa. Memang penduduknya padat kabupaten kotanya rangking seperti itu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian masih ada beberapa daerah di Sumatera," ujar Rini di Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (20/1).

Rini mengungkapkan wilayah di pulau Jawa memiliki angka dispensasi pernikahan anak, karena banyaknya penduduk. Baru-baru ini mencuat kabar tingginya kasus pernikahan anak akibat hamil di luar nikah di Ponorogo, Jawa Timur.

Dirinya menjelaskan Ponorogo sebenarnya bukan daerah yang tinggi angka pernikahan anak untuk wilayah Jawa Timur.

Bahkan di Jawa Timur, Ponorogo hanya berada di urutan 29 kabupaten kota dengan angka dispensasi pernikahan anak.

"Kalau kita lihat data dari Badilag. Data pengecualian nikah dini. Ponorogo di urutan 29 di Jawa Timur," kata Rini.

Mencuatnya tingginya angka pernikahan anak ke publik, menurut Rini, dapat menyadarkan masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak.

"Kami bersyukur ini terangkat, untuk publik mendapatkan informasi. Sehingga lebih memperkecil angka perkawinan anak," pungkas Rini.

Seksolog dr Boyke Dian Nugraha SpOG MARS mengatakan kasus tingginya pernikahan anak menjadi pertanda jika pendidikan seksual sangat penting.

Menurutnya penting mengenalkan bahaya melakukan hubungan intim di usia yang terlampau muda lewat pendidikan seksual.

"Tidak dimasukkan tentang pendidikan seksual. Bahayanya apa, bahwa kalau sampai melakukan hubungan seks di usia muda bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan," ujarnya.

Dr Boyke pun menegaskan penting untuk menghapus mitos yang beredar seputar pendidikan seksual.

"Seakan-akan kita memberikan pendidikan seksual untuk mengajarkan cara-cara berhubungan seks. Padahal bukan, itu bagian pendidikan kesehatan dan pendidikan budi pekerti," tegas dr Boyke.