Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan pokok-pokok kebijakannya dalam Rapim TNI 2023 di Museum Satria Mandala Pusjarah TNI Jakarta pada Kamis (9/2/2023).

Yudo memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait masih maraknya penyelundupan dan ekspor ilegal minerba. 

Untuk itu, Yudo meminta TNI hadir membantu pemerintah dan Polri dalam upaya pemberantasan kegiatan ilegal di bidang minerba guna menyukseskan hilirisasi industri.

"Tentunya yang bisa membantu melaksanakan ini adalah TNI karena TNI sudah tersebar di seluruh wilayah. Jadi jangan sampai ada ekspor ilegal. Dimulai dari mungkin darat, pantai, sampai di laut," kata Yudo.

"Silakan apabila ada informasi kegiatan-kegiatan ilegal silakan TNI untuk maju, untuk membantu menangkap," sambung dia.

Ia berharap jangan sampai ada prajurit yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal terkait minerba.

"Ya kalau kemarin Pak Presiden sudah menekankan seperti itu, harapan saya jangan sampai ada prajurit juga yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal. Khususnya program minerba tadi. Timah, nikel, emas, dan banyak lagi sekarang ini, tambang-tambang ini," kata dia.

"Kalau kebijakan pemerintah sudah hilirisasi dan melalui smelter, ya silakan jangan sampai ada ekspor bahan mentah," kata Yudo.

Lebih jauh, Yudo membuka kemungkinan untuk mengerahkan TNI AU untuk melakukan foto udara guna mendeteksi kegiatan-kegiatan ilegal yang sulit dijangkau.

"Ini sehingga para prajurit TNI ikut membantu baik di darat, laut, kalau memang perlu harus foto udara melalui TNI AU ya silakan, mana-mana daerah-daerah yang mungkin tidak bisa didatangi atau tidak terlihat karena jauhnya tempat dan di situ tidak ada TNI, ya silakan minta bantuan TNI AU untuk dilaksanakan deteksi melalui pesawat," kata Yudo.

Selain itu menurutnya, kegiatan ekspor ilegal diduga banyak dilakukan dengan menggunakan kapal.

Sehingga, kegiatan-kegiatan ilegal tersebut diduga banyak dilakukan di pantai atau di laut.

"Di daerah rawan terjadi ini, sampaikan kepada prajurit kita para babinsa, babinpotmar, babinpotdirga untuk melaporkan apabila melihat hal-hal yang ilegal itu sehingga bisa kita antisipasi, kita tangkap, kita serahkan untuk dilaksanakan penyidikan. Diproses hukum," kata Yudo.

Baca juga: Panglima TNI Jelaskan Dasar Pelibatan TNI dalam Satgas Pengamanan Smelter

Dalam kegiatan tersebut Yudo didampingi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Rapim TNI 2023 yang berlangsung satu hari, mengangkat tema "TNI PATRIOT NKRI Siap Mendukung Pembangunan Nasional".

Rapim TNI tahun 2023 diikuti oleh 289 peserta terdiri dari 4 Pimpinan TNI, 46 Pejabat Mabes TNI, 95 TNI AD, 75 TNI AL, 58 TNI AU dan 11 Pejabat Luar Struktural TNI.

Rapim TNI tahun 2023 juga diisi dengan pembekalan dari sejumlah menteri dan kepala lembaga.