Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak bisa dipidana.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
Pahala mengatakan terkait LHKPN yang tak dilaporkan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sehingga, lanjutnya, bagi pejabat yang tidak melapor hanya akan diberi sanksi administratif.
“LHKPN itu ada keterbatasannya ya, sejak UU (nomor) 28 (Tahun 1999) tidak ada yang merujuk pidana. Jadi tidak melapor, melapor gak benar, melapor benar tapi asal harta gak benar, gak ada pidana,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (1/3/2023) yang ditayangkan di YouTube Tribunnews.com.
“Jadi cuma sanksi administrasi yang diberikan atas itu,” sambungnya.
Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Minta Maaf dan Doakan David Segera Pulih Setelah Klarifikasi Hartanya di KPK
Pahala juga mengungkapkan jika pihaknya melaporkan ada pejabat terkait laporan LHKPN tidak sesuai dengan fakta, maka sanksi administratif itu pun dikembalikan lagi ke pimpinan instansi yang bersangkutan.
Sehingga, KPK tidak bisa memberikan juga sanksi administratif kepada pejabat yang tidak melapor LHKPN.
“Kalau atasannya tidak tertarik, nggak lapor ya gak diapa-apain. Kalau atasannya tidak peduli, kita kasih notifikasi, ini tidak sesuai yang dilaporkan, tidak tertarik yaudah,” tuturnya.
Bahkan, Pahala mengatakan ketika ada kesalahan dalam laporan LHKPN pejabat, pimpinan yang bersangkutan berhak untuk mengkoreksinya dan dikembalikan lagi ke KPK jika sudah sesuai.
Sehingga, dengan keterbatasan terkait langkah sanksi bagi pejabat yang tak lapor LHKPN, Pahala berharap agar RUU Perampasan Harta segera disahkan.
Sebelumnya dua pejabat Kemenkeu tengah menjadi sorotan terkait harta kekayaannya yaitu mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
Untuk Rafael, harta kekayaannya disorot usai kasus penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo terhadap putra pengurus GP Ansor, Cristilano David Ozora beberapa waktu lalu.
Hal itu lantaran mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan Mario di media sosialnya ternyata tidak terdaftar dalam LHKPN Rafael.
Baca juga: Asal-usul Jeep Rubicon Mario Dandy, Bukan atas Nama Rafael Alun, Dibeli dari Orang Mampang
Selain itu, total harta kekayaan sejumlah Rp 56 miliar berdasarkan laporan LHKPN Rafael tahun 2021 juga dinilai tidak sesuai profilnya sebagai pejabat DJP eselon III.
Imbasnya, ia pun diperiksa oleh KPK pada hari ini setelah sebelumnya dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Sementara untuk Eko, kekayaannya disorot lantaran kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosialnya.
Buntut dari hal tersebut, Wamenkeu Suahazil Nazara mengatakan pihaknya akan segera mencopot Eko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.
Kemenkeu pun telah memanggil Eko dan memintai keterangan terkait pesawat dan motor gede (moge) yang kerap dipamerkannya di media sosial.
Nazara mengungkapkan foto yang memperlihatkan Eko dengan pesawat bukanlah milik yang bersangkutan.
Baca juga: KPK: Jeep Rubicon yang Dipakai Mario Dandy Bukan atas Nama Rafael Alun
Namun, pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia (FASI) dan pada foto itu Eko mengaku tengah menjalani latihan terbang.
Sedangkan moge yang dipamerkan oleh Eko di media sosial bukanlah miliknya tetapi merupakan pinjaman.
Kendati demikian, Nazra mengungkapkan bahwa Eko mengakui memiliki moge tapi tidak dilaporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN,” ujar Nazra.
Sementara terkait foto pamer barang mewah di media sosial, Eko mengakui hal itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Gaya Hidup Pejabat