“Tidak ada pemikiran tunda pemilu. Secara konstitusi pemerintah tidak pernah berpikir akan menunda pemilu. Saya pastikan, kami akan melawan oknum-oknum yang melawan konsitusi”, ujarnya.

Karena menurutnya, penyelenggaraan pemilu merupakan hasil kesepakatan pemerintah, DPR RI dan penyelenggara pemilu pada rapat kerja bersama Mendagri dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022.

Hal sama juga disampaikan oleh Titi Anggraini selaku Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi “Pemilu wajib tepat waktu dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil juga harus bersifat nasional, tetap dan mandiri”, tuturnya.

Ia juga menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi saat pemilu 2019 sangat mungkin kembali terulang pada pemilu 2024, sehingga perlu adanya komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa.

Sedangkan narasumber selanjutnya yakni Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia menyampaikan beberapa simpang siur informasi pelaksanaan pemilu ditunda itu terjadi karena ada beberapa elite politik dan elite pemerintah atau oknum yang masih memantik isu penundaan, warga sipil juga ada yang turut serta memantik isu tersebut.

“Kita harus sepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan berlangsung secara tepat waktu, berkualitas dan berintegritas. Berkualitas disini yakni luber, jurdil, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada pelanggaran berarti, biaya politik kampanye rendah serta teduh dan menggembiraka. Sedangkan berintegritas yakni adanya netralitas penyelenggara, netralitas pemerintah, netralitas pengawas, netralitas aparat keamanan, fairness partai dan kandidat serta fairness pemilih”, tuturnya.

Berdasarkan hasil survei poltracking Indonesia pada bulan Januari 2023, sebanyak 71,9% masyarakat mengatakan siap untuk mencoblos, potensi partisipasi pemilih pada pemilu 2024 diprediksi akan tinggi.

Begitupun dengan hasil survei terkait pengetahuan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, sebanyak 53,4% menyatakan sudah mengetahui informasi terkait pemilu.