Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo mengatakan Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat.

Oleh karena itu, menurut dia, masyarakat Indonesia harus benar-benar mengawal supremasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak ada lagi ujaran kebencian, hoax, black campaign, intimidasi dan lain sebagainya.

"Dengan begitu, akan membuat Pemilu tahun 2024 terlaksana dengan lebih berkualitas, demokratis, jujur, adil dan bermartabat," ucap Hadi Prabowo dalam seminar nasional bertema “Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-67 IPDN.

Dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah melakukan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

KPU telah melaksanakan tahapan pertama yakni mendapat DP 4 pada 14 desember 2022 dari Kemendagri.

Baca juga: Stadium General IPDN Bahas Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Atasi Kemiskinan hingga Stunting

Hasilnya dinyatakan pemilih Pemilu sebanyak 204.656.053 pemilih yang terdiri atas 102.186.591 pemilih laki-laki dan 102.474.462 pemilih Wanita.

Hadi berharap hadirnya KPU dapat memberikan informasi terkait peta tingkat kerawanan pemilu.

"Karena pada tahun 2019 tingkat kerawanan pemilu ada di Papua Barat 52,83 persen kemudian Jogja 52,14% dan Sumbar 51,21%," lanjut dia.

Namun, kata dia, keberhasilan Pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu saja tapi juga harus mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media masa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

“Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan. Oleh karena itulah saya mengundang narasumber yang kompeten untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu kepada seluruh civitas akademika dan praja IPDN, khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya yang menyaksikan kegiatan ini secara daring,” ujar Hadi.

Pada kesempatan itu, Hadi juga mengatakan seminar nasional dengan mengangkat topik Pemilu diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu.

Hadir sebagai narasumber di seminar tersebut antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari, anggota Bawaslu kordiv SDMO dan Diklat Herwyn J.H. Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Heddy Lugito).

Kemudian Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha.