Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nashim Khan mengapresiasi langkah konkret Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menyelesaikan investasi yang mengkrak sejak dirinya mulai menjabat sebagai Kepala BKPM pada 2019.

Tingkat penyelesaian investasi mangkrak oleh Menteri Bahlil sebesar 80 persen atau senilai Rp708 triliun.

Menurut Nashim Khan, niat Menteri Bahlil untuk menyelesaikan masalah ini sangat baik dan harus optimis bisa terselesaikan secara keseluruhan.

“Tidak semua bisa selesai dalam waktu singkat, tapi niat juga langkah-langkah yang dilakukan saudara Bahlil sudah bagus sangat optimis,” kata Nashim Khan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Dikatakan legislator PKB ini, satu di antara cara mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah menuntaskan investasi yang mangkrak, serta membuat satuan tugas (Satgas) investasi yang harus melibatkan pihak penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan.

“Hal ini membutuhkan kerjasama dengan instansi lain, terutama kepolisian dan kejaksaan dalam hal pengamanan semisal sengketa batas lahan perusahaan, sengketa produksi, masalah perizinan, masalah kontrak yang dibatalkan sepihak, atau tumpang tindih lahan untuk investasi,” ucapnya.

Baca juga: Menteri Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terbaik Dari Negara G20

Diungkapkan Nashim Khan, penyelesaian masalah investasi mangkrak ini menjadi acuan publik kepada pemerintah terkait keseriusan mereka dalam menghadirkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi nasional lewat investasi-investasi tersebut.

“Ini menjadi pertanda keseriusan pemerintah agar keberhasilan investasi terbukti nyata dan berdampak luas terhadap penciptaan lapangan pekerjaan nantinya, karena bisnis akan bisa beroperasi sesuai prosedur dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Nashim mengatakan perizinan investasi sering bermasalah terutama di tingkat pelaksanaan di bawah.

Masalah-masalah ini menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Menariknya, kata Nashim Khan, Menteri Bahlil sendiri sudah mengoreksi masalah ini langsung ke tingkat paling bawah dan hal itu terjadi, yakni lambatnya proses izin investasi.

“Menteri Bahlil pernah secara langsung mengakui pernah turun langsung sendirian untuk mengecek apa yang keliru di bawah. Ternyata selama ini ada proses yang terhambat, misalnya ada aturan yang belum dipenuhi,” ucapnya.

“Persoalan ini cukup pelik jika tidak hati-hati karena dapat berdampak sistemik pada kelanjutan usaha. Sayang sekali kita menginginkan agar investasi berjalan lancar, tapi soal kecil teknis terkait perizinan malah luput dipenuhi,” lanjutnya.