"Kalau e-commerce tidak akan kami kasih ampun, kalau yang pedagang kecilnya kita agak tolerir lah," tegasnya.
"Tapi kalau e-commerce jualan pakaian ilegal ini bisa pakai pidana penadahan dan sebagainya," imbuhnya.
Dalam akhir konferensi pers tersebut, Zulhas juga menegaskan bahwa berjualan barang bekas itu diperbolehkan.
"Dagang barang bekas itu boleh, yang nggak boleh itu ilegalnya," tutupnya.
Baca juga: Mendag Zulhas Perangi Penyelundup Pakaian Bekas Impor: Kami Sita Barangnya Habis-habisan
Sebelumnya, aturan tentang larangan impor pakaian bekas ini mendapat tanggapan positif maupun negatif dari berbagai kalangan.
Para pedagang pakaian bekas khawatir akan kehilangan penghasilan setelah aturan tersebut diterapkan.
Pedagang juga mengaku omzetnya menurun setelah kebijakan tersebut diterapkan, mereka berharap pemerintah memberikan solusi atas pelarangan impor pakaian bekas itu.
"Semoga ada solusinya dari pemerintah soalnya kami keberatan sekali adanya wacana ini, sangat mengganggu dan membuat pasar kita sepi banget," ujar pedagang pakaian bekas Kota Bandung, Rizki, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (19/3/2023).
Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, juga angkat bicara terkait larangan impor pakaian bekas itu.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut yang penting adalah memaksimalkan peran Menteri Perdagangan dan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas yang saya beli di Gedebage," terang Adian.
"Yang kita butuhkan itu angkanya apa memaksimalkan peran. Misalnya memaksimalkan peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM. Peran mereka saja yang dievaluasi," tegasnya.
Sementara itu anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi Golkar, Putri Anetta Komarudin, yang menilai aturan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah merupakan kebijakan yang telah tepat.
"Saya kira aturan untuk pelarangan impor baju dan barang-barang bekas ini sudah jelas karena tepat sekali untuk daya saing pada produk UMKM lokal kita dan untuk memitigasi resiko kesehatan," ujarnya.
Pada kesempatan lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, telah memerintahkan pengawasan terhadap pintu-pintu masuk yang menjadi akses pakaian bekas untuk diperketat.
"Jelas sudah saya perintahkan seluruh wilayah yang terkait dengan pintu-pintu masuk di cukai untuk dilakukan pemeriksaan" ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (19/3/2023).
"Kalo nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang oleh pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Muhammad Abdillah Awang)