Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Siti Zuhro mengatakan, masalah utama Indonesia bukan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) melainkan kesengajaan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Siti Zuhro saat diskusi daring bertajuk prospek dan tantangan fiqih peradaban sebagai solusi krisis tata dunia global.

"Masalah utama bangsa Indonesia bukan SARA tapi sumber masalahnya adalah ekonomi yang menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial, ini biang keroknya," kata Siti Zuhro dalam paparannya, Senin (27/3/2023).

Siti Zuhro mengatakan, kemiskinan dan pengangguran yang signifikan bisa mengancam keamanan nasional.

"Jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang cukup signifikan bisa mengancam keamanan dan stabilitas nasional kita," jelasnya.

Baca juga: Soal KKB, Perlunya Ketegasan Agar Tak Jadi Gangguan Keamanan Nasional

Siti Zuhro selanjutnya mengatakan bahwa ia sudah 36 tahun jadi peneliti dan telah merasakan ragam demokrasi di Tanah Air.

"Kita mencoba melihat bagaimana demokrasi dan pembangunan peradaban.

Sejak awal sebetulnya sebagai ilmuwan politik dan peneliti saya sudah meneliti itu 36 tahun mulai tahun 1986 jadi sudah cukup lama," jelasnya.

Dikatakan Siti Zuhro masyarakat telah merasakan,  bagaimana demokrasi yang diharapkan membangun peradaban dan dalam proses demokrasi terjadi konsolidasi demokrasi.

"Yang intinya adalah kita mampu menaikkan kelas kita dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi yaitu dengan membangun kepercayaan. Jadi ada membangun kepercayaan disitu lalu bagaimana nilai-nilai budaya juga diikut sertakan," tegasnya.

Menurut Siri Zuhro bangsa Indonesia melihat demokrasi sejak tumbangnya orde baru tahun 1998.

Pemilu pertama kali tahun 1.999 menunjukkan bahwa sebetulnya rakyat mulai dengan reformasi.

"Lalu Pemilu pertama sampai Pemilu Pilpres langsung, Pilkada langsung, Pemilu serentak dan nanti 2024 akan ada Pemilu serentak plus Pilkada yang sangat luar biasa," lanjutnya.

"Jadi ini yang harus kita jaga bersama.

Setelah 24 tahun ketika mestinya sudah mengakhiri demokrasi prosedural karena mengahasilkan demokrasi jadi-jadian," tutupnya.