Di sisi lain, Mahfud mengungkapkan ada 300 data transaksi janggal yang sebagian telah diselesaikan oleh Kemenkeu dan aparat penegak hukum (APH).

"300 LHA/LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun APH," jelas Mahfud.