Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Suamampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR kembali mempertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal mantan terpidana baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 5 tahun setelah keluar penjara.

Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang mempertanyakan apalah putusan tersebut berdampak hanya kepada mantan terpidana yang telah keluar dari tahanan usai putusan MK atau berlaku untuk keseluruhan.

"Kalau kita mengacu keputusan MK, itu misalnya putusan tahun 2020. Sementara ini bakal calon ini sudah selesai hukumannya pada 2017, misalnya. Apakah ini berlaku? Ini kita mesti waspadai," kata Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

"Bagaimana putusan tahun 2023 itu bisa menganulir seorang terpidana di bawah tahun 2023, apakah berlaku ini pak," lanjutnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II Guspardi Gaus, menambahkan ihwal putusan MK tersebut belum masuk ke batang tubuh undang-undang. Apakah namanya UU 7/2017 atau Perppu 1/2023, tentu hal tersebut katanya perlu juga diskusikan.

Baca juga: Apresiasi Putusan PT DKI, Komisi II DPR: Mari Kawal Tahapan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, menjelaskan keputusan MK sifatnya deklaratif atau pernyataan. Kedua adalah konstitutif atau penetapan.

"Uji norma yang sifatnya deklaratif atau pernyataan, ini memang dibacakannya sesuai tanggal dibacakan. Tapi sesungguhnya karena batu ujinya adalah norma di dalam konstitusi," kata Hasyim.

Baca juga: PPP Petakan Strategi Pemenangan Pemilu Bersama 38 Ketua hingga LP2 Wilayah se-Indonesia

"Maka orang yang masuk kontruksi apakah memenuhi syarat atau tidak, misalkan soal batas waktu 5 tahun, itu sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan dibacakan," tambahnya.

Sehingga, tegas Hasyim, putusan MK juga bagi calon anggota DPR RI, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun DPD.