Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan tanggapannya terkait ditetapkannya Menkominfo sekaligus kader NasDem, Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfo.
Ray menilai penetapan tersangka pada Johnny tidak bisa dipisahkan dari unsur politik.
Menurut Ray, penetapan menteri sebagai tersangka kasus korupsi kini sudah bukan barang baru lagi.
Namun kasus Johnny bisa menarik perhatian publik begitu tinggi dibanding kasus menteri yang jadi tersangka korupsi lainnya.
"Kalau itu (unsur politik dalam kasus korupsi Johnny G Plate) menurut saya tidak bisa dihilangkan. Kenapa bobot perhatian publik begitu tinggi terhadap kasus ini?"
Baca juga: Pengamat Sebut Presiden Jokowi Harus Gerak Cepat Cari Pengganti Johnny G Plate
"Sudah begitu banyak menteri kita yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi," kata Ray dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (18/5/2023).
Ray pun berpendapat, hal yang membuat publik banyak menyoroti kasus korupsi Johnny karena hubungannya dengan Pilpres.
Mengingat kasus ini terungkap saat isu Pilpres tengah gencar-gencarnya menjadi perbincangan masyarakat.
"Tetapi kali ini relatif mendapat perhatian publik karena hubungannya dengan Pilpres," terang Ray.
Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Kemungkinan Tak Libatkan NasDem Tunjuk Menkominfo Pengganti Johnny Plate
Lebih lanjut Ray juga memprediksi, ke depannya NasDem akan mengalami kesulitan.
Kesulitan dalam menaikkan elektabilitas NasDem lebih dari yang sudah mereka peroleh saat ini.
Termasuk setelah menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal Capres yang akan diusung NasDem.
"Artinya akan ada kesulitan bagi NasDem menaikkan elektabilitas mereka diatas apa yang sudah mereka peroleh saat ini, setelah penetapan saudara Anies sebagai Capres dari NasDem," ujar Ray.
Baca juga: Surya Paloh Singgung soal Intervensi Kekuasaan di Kasus Johnny G Plate: Saya Positive Thinking
Istana: Kasus Johnny G Plate Murni Terkait Tugas dan Tanggung Jawab Selaku Menteri