Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) semestinya mengabulkan gugatan atas pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu tentang usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).

Direktur Eksekutif Democracy and Constitution Institute (Deconstitute), Harimurti Adi Nugroho mengatakan, dikabulkannya gugatan itu dapat memberi banyak faedah bagi ketatanegaraan Indonesia saat ini, diantaranya adalah untuk mengurangi pengebirian hak konstitusional warga negara dan memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia.

"Saya yakin MK sangat paham betapa sulitnya syarat menjadi capres dan cawapres berdasarkan aturan yang berlaku saat ini," kata Harimurti dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Demokrat Tak Khawatir Anies Baswedan Hanya di Posisi Ketiga sebagai Capres Versi Litbang Kompas 

Dikatakannya, saat ini aturan Presidential Threshold 20 persen yang sekarang berlaku itu saja sudah sangat mempersulit dan seharusnya ketentuan batas minimal usia 40 tahun ini juga tidak jadi alat untuk mengebiri hak konstitusional warga negara.

"Kita harus manfaatkan momentum bonus demografi. Berikan kesempatan bagi orang muda yang kompeten menggunakan hak konstitusionalnya untuk ikut kolaborasi dan kompetisi,” katanya.

Ia juga mengatakan sebaiknya MK tidak menganggap masalah batasan usia capres dan cawapres ini sebagai kebijakan hukum yang sifatnya terbuka atau open legal policy.

“Saya sudah baca permohonan yang diajukan para pemohon. Banyak argumen kuat yang digunakan dalam permohonan tersebut. Di UU Pemilu sebelumnya juga dibolehkan usia minimal 35 tahun. Kalau masalah batasan usia ini dianggap sebagai open legal policy, nanti bisa jadi usia yang ditetapkan sering berubah-ubah tergantung kepentingan politik,” ujarnya.

Apabila tidak mengabulkan perubahan syarat usia minimal untuk posisi capres, paling tidak MK menetapkan perubahan syarat usia minimal untuk posisi cawapres.

“Sebagian menganggap posisi cawapres adalah sebagai ban serep. Nah, masa kaum muda yang berpengalaman juga tidak diberi kesempatan untuk mengisi posisi cawapres ini,” tambahnya.

Saat ini setidaknya ada 3 perkara terkait batas usia capres dan cawapres yang sedang disidangkan di MK. Satu perkara diajukan oleh kepala daerah, sedangkan dua perkara lainnya masing-masing diajukan oleh partai politik.

Para pemohon tersebut menilai frasa “berusia paling rendah 40 tahun” pada pasal 169 huruf q UU Pemilu itu bertentangan dengan UUD 1945, diantaranya pasal 28D yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Para pemohon menggunakan sejumlah argumen dalam permohonannya, antara lain cukup banyak kepala daerah dan anggota DPR yang berusia di bawah 40 tahun saat terpilih.

Salah satu pemohon merujuk ke negara-negara lain, misalnya, negara Amerika Serikat yang menetapkan usia minimal 35 tahun sebagai syarat usia capres dan cawapres.

Pemohon juga merujuk pada kepemimpinan dalam sejarah Islam untuk memperkuat dalil hukumnya. Sedangkan pemohon lain yang merupakan kepala daerah memberikan perbandingan mengenai persyaratan capres dan cawapres dengan syarat usia calon anggota legislatif (caleg).

Dalam aturan syarat caleg, seseorang dapat mengikuti kontestasi dalam pemilu legislatif sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota jika sudah berusia 21 tah