Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa kader serta simpatisan Partai Demokrat dikabarkan bakal menggelar aksi cap jempol berdarah di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, agenda aksi itu rencana digelar Jumat (16/6/2023) siang ini, yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membenarkan adanya rencana aksi bertajuk 'Gerakan Nasional Lawan Moeldoko' itu.
"Agenda ini benar. Rencananya mereka mau aksi cap jempol darah sebagai bentuk kesetiaan dan loyalitas kepada Ketum PD yang sah, Mas AHY," kata Herzaky saat dimintai tanggapannya, Jumat (16/6/2023).
Herzaky menegaskan, sejatinya aksi tersebut bukan merupakan agenda yang diberikan oleh pengurus teras dan DPP.
Melainkan kata dia, murni atas inisiatif para kader dan simpatisan Partai Demokrat.
"Inisiatif kader, relawan, dan simpatisan. Informasinya ratusan yang akan datang hari ini," tutur dia.
Atas hal itu, Herzaky belum dapat memastikan apakah nantinya aksi tersebut akan turut didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketum Partai Demokrat atau tidak.
Dirinya hanya memastikan kalau, pengurus DPP Partai Demokrat hanya akan mengakomodir tempat untuk aksi.
"Kepala BPJK DPP Partai Demokrat, Bang Umar Arsal, lagi coba komunikasi dengan teman-teman yang koordinir kegiatan ini," kata dia.
Baca juga: Kader Demokrat di Daerah Bakal Datang ke Jakarta Kawal Sidang PK KSP Moeldoko
Lebih lanjut, Herzaky menegaskan, aksi yang akan digelar nanti itu berangkat dari kekecewaan para kader terhadap Moeldoko selaku pejabat pemerintah.
Mereka kata Herzaky, menilai kalau upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan Moelodko ke Mahkamah Agung (MA) telah mencederai demokrasi.
Bahkan lebih jauh menurut Herzaky, aksi ini juga dinilai sebagai langkah pemerintah dalam menjegal pencapresan Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan.
"Upaya KSP Moeldoko berupaya begal Demokrat. Benar-benar perbuatan memalukan dari pejabat negara yang mencederai demokrasi. Yang menurut teman-teman bagian dari upaya menjegal majunya Mas Anies sebagai Capres dari Partai Demokrat," tukas dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan, seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia bakal turun ke jalan atau datang ke Jakarta.
Hinca menyebut, kedatangan para kader se-Indonesia itu untuk mengawal proses hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal legalitas Partai.
"Sehingga mengerucut untuk suatu waktu yang tepat, akan datang ke jakarta dalam jumlah yang besar. Dari seluruh daerah, karena mereka yang meminta itu tentu DPP harus menyiapkan," kata Hinca kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Baca juga: AHY Masih Yakin Hakim MA Putus Sengketa Moeldoko Secara Adil dan Tegak
Gerakan turun ke jalan ini juga menurut Hinca menjadi bentuk kepedulian para kader Partai Demokrat yang ada di daerah, dengan adanya pemberitaan atau isu-isu yang ada saat ini.
Dirinya menilai wajar, jika memang para kader bakalan datang ke Jakarta dan mengawal proses hukum tersebut.
"Tapi pastikah kami alirkan energi itu sebagai energi yang demokratis ya, energi yang mempunyai nilai untuk memberi penguatan kepada lembaga yudikatif kita," tutur dia.
Terkait dengan itu, Hinca berharap Mahkamah Agung (MA) dapat memutuskan PK Moeldoko sesuai dengan fakta yang ada.
Dirinya beranggapan kalau Partai Demokrat yang sah saat ini merupakan partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kasus partai demokrat ini orang luar, pak Moeldoko itu sebagai KSP yang mengambil dan itu negara dan kalau ini dibiarkan berbahaya bagi demokrasi," ucap dia.
Hinca juga menyatakan, kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai aksi damai.
Nantinya, para kader Partai Demokrat mulai dari DPP, DPD hingga DPW akan berkumpul di satu titik untuk memberikan pesan moral kepada MA.
Baca juga: Jika MA Kabulkan PK Moeldoko, Pengamat: Kekhawatiran SBY akan Terbukti, Partai Demokrat Diambil Alih
Dia juga berharap agar MA tidak terpengaruh oleh faktor apapun dalam menjatuhkan putusan nantinya.
"Mahkamah yang agung ini, tidak tergoda dengan yang didengar banyak orang atau tidak tergoda dengan intervensi pihak manapun karena memang Mahkamah Agung menurut UU dan konstitusi kita haruslah mengambil keputusan yang sesuai dengan faktanya, hati nuraninya," tukas dia.
Kendati begitu, Hinca belum mengetahui secara detail terkait kapan sidang putusan PK Moeldoko itu akan digelar.