News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus BLBI

Kasus BLBI Tak Kunjung Tuntas, Gerakan HMS Suarakan Kebenaran Lewat Musik

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Hardjuno Wiwoho, Ketua Umum HMS Center disela-sela acara Pentas Live Music Car Free Day di Jakarta, Minggu (2/7/2023).

“Kami tidak akan berhenti memerangi korupsi di Indonesia agar kejahatan korupsi lenyap dari negeri ini. Memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi komitmen perjuangan melawan koruptor ini harus terus menyala,” ujarnya.

Lirik lagu BLBI Gate ini merupakan kritik sosial melihat maraknya korupsi di Indonesia yang mulai meresahkan masyarakat.

“Karenanya, kami berharap lirik lagu ini membangkitkan semangat masyarakat melawan korupsi,” tegasnya.

Harapannya, sambung dia, pemerintah tergugah sehingga membuat kebijakan yang pro rakyat.

Selama ini, banyak kebijakan pemerintah yang terkesan menindas rakyat dan pro pengusaha kakap.

“Melalui lirik lagu, kita ingin melawan kezholiman pemerintah atas rakyatnya,” jelasnya.

HMS Center kata Hardjuno mengingatkan masyarakat agar peduli dengan warisan utang abadi yang menjerat bangsa Indonesia ini.

Apalagi, utang ini dibayar dari uang pajak yang disetor dengan nggos-ngosan oleh rakyat dari seluruh Indonesia.

“Dan kelak, utang abadi ini dibayar anak cucu kita yang menjadi pemilik negeri ini di kemudiaan hari. Jadi, jika tidak diwaspadai bukan mustahil bisa menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan Negara kita,” tegasnya.

Pendiri The HMS Band, Sasmito Hadinegoro mengatakan karya seni ini merupakan bentuk perjuangan membela rakyat serta untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat.

“Semoga warisan ini mampu membangkitkan generasi muda untuk ikut melawan penindasan dan korupsi, sehingga membebaskan negeri dari jerat hutang abadi. Masa depan bangsa ini akan berat jika tidak dilakukan koreksi total terhadap BLBI Gate dan Century Gate serta kebijakan Tata Kelola Keuangan Negara yang patut diduga melanggar Amanah UU No 17 tahun 2003 yang harus Transparan dan Akuntable,” tegasnya.

"Kalau rakyat ingin sejahtera, pemimpinnya harus betul-betul menyadari bahwa rakyat itu punya uang. Tidak cukup dengan blusukan. Rakyat selalu membayar pajak, sehingga uang itulah yang harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Jangan kemudian, uang itu justru digunakan untuk membayar bunga akibat kasus BLBI," pungkas Sasmito.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini