Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA BARAT - Regional President Asia Pacific, Gas & Low Carbon energy untuk BP Tangguh Kathy Wu menyampaikan bahwa BP Tangguh akan terus berinvestasi di Indonesia.
Hal itu dikemukakan Kathy WU dalam kunjungan Wakil Presiden Maruf Amin ke Papua Barat, Jumat (14/7/2023) kemarin.
Baca juga: Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Masalah Mendasar BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni
Dalam laporan kepada Wapres, BP Tangguh menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Papua melalui bisnis Subitu, pemberdayaan koperasi lokal, pengembangan perusahaan lokal, pelatihan melalui program pemagangan teknisi Tangguh.
BP Tangguh klaim telah menginvestasikan sekitar Rp 600 miliar untuk program-program sosial termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal.
Perusahaan ini juga mengklaim telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.350 pelajar Papua di tingkat SMA dan Universitas.
Di bidang tenaga kerja, mereka mengklaim ada 72 persen pekerja BP Tangguh berasal dari Papua.
Menanggapi klaim BP Tangguh ini, Senator Papua Barat, Filep Wamafma menyampaikan kritikannya.
Menurutnya klaim BP seharusnya dicek secara langsung ke lapangan.
“Menurut saya klaim BP Tangguh masih merupakan klaim sepihak sehingga stakeholder, termasuk bapak Wapres perlu memeriksa secara langsung fakta dan kondisi di lapangan," ungkap Filep dalam keterangannya pada Sabtu (15/7/2023).
Menurut Filep, dalam advokasi di lapangan terhadap masyarakat adat terdampak, orang-orang yang dia temui mengeluhkan persoalan air bersih dimana masyarakat merasakan efeknya.
Baca juga: Senator Filep Wamafma Soroti Klaim Kontribusi BP Tangguh untuk Tanah Papua
“Lalu faskes yang tidak memadai, disertai akses transportasi dengan kapal kayu swadaya masyarakat, termasuk jembatan yang juga dari swadaya masyarakat, menyebabkan masyarakat kesulitan berobat. Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan”, kata Filep lagi.
Filep pun menilai klaim BP soal jumlah tenaga kerja OAP yang disebut hingga 72 persen perlu diinvestigasi.
Menurutnya klaim itu perlu dipastikan atau divalidasi terkait kebenarannya.
“Benarkah demikian? Di posisi manajerial kah mereka, atau di posisi unskilled labour? Lalu soal klaim pendidikan, dimana mereka semua yang sudah dapat beasiswa itu yang katanya sampai ribuan?” katanya.
“Tapi realitanya, hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini. Temuan kami di lapangan menunjukkan kondisi sekolah yang tidak layak, misalnya lihat bangunan SD YPK Serito. Saya sangat berharap supaya tim Wapres tidak hanya mendengar klaim sepihak itu. Laporan advokasi kami sudah masuk dan bisa dijadikan pembanding untuk investigasi lebih lanjut,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Senator Jas Merah ini membantah klaim BP dengan mengangkat aspirasi dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) Mbaham Matta, juga pernyataan dari masyarakat adat Suku Sebyar.
“Pada 11 Juli 2023, MHA Mbaham Matta dengan tegas meminta perhatian Pemerintah Pusat untuk diadakannya Dana Abadi yang dikhususkan untuk pemberdayaan MHA. Mereka meminta dikembangkan komoditi unggulan Pala, meminta supaya ada evaluasi terhadap CSR BP Tangguh, sekaligus meminta supaya AMDAL dikaji ulang. Ini keresahan masyarakat. Itu berarti masyarakat belum merasakan dampak CSR BP Tangguh. Otoritas Kultur Mbaham Matta bahkan sudah memberikan permohonan evaluasi terhadap Dampak Proyek LNG Tangguh. Apakah ini artinya distribusi Dana Bagi Hasil yang diklaim sama sekali tidak berdampak pada mereka?” tambah Filep.
Mantan Ketua Pansus Papua DPD RI lantas ini mengkritik BP Tangguh yang tidak melihat kondisi riil ke lapangan.
Baca juga: Senator Filep Minta Perpanjangan Kontrak Perusahaan BP Tangguh Tunduk pada UU Otsus Papua
“Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, saya sangat kecewa mengapa BP Tangguh mengklaim tanpa melihat fakta sebenarnya? Ini kan sama saja dengan membohongi publik, asal bapak Wapres senang. Tranparansi mengenai CSR saja tidak terimplementasi. Apalagi kalau bicara tentang Subitu. Subitu Karya Busana mengalami kerugian, Subitu Trans Maritim kapal-kapalnya tidak berfungsi, tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Atas kontradiksi antara klaim BP Tangguh dan temuannya di lapangan, wakil daerah Papua Barat ini meminta dengan hormat kepada Wapres sebagai Ketua BP3OKP agar memeriksa dan mengevaluasi kembali semua klaim BP tersebut untuk disesuaikan dengan AMDAL.
“Apa yang saya lakukan ini merupakan pembelajaran dan pembelaan bagi masyarakat adat yang saya advokasi. Negara harus melindungi mereka sebagai pemilik tanah Papua,” pungkas Filep.