TRIBUNNEWS.COM, JAWA BARAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pihaknya dapat menangani kawasan yang rawan konflik dalam segala tahapan Pemilu 2024.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan penetrasi menggunakan jajaran Bawaslu daerah yang punya latar belakang tokoh adat. 

"Berkenaan dengan konflik bersenjata, kalau sahabat-sahabat tidak sedikit teman-teman Bawaslu yabg terpilih memiliki latar belakang tokoh masyarakat adat," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty kepada awak media di Kampung Lebak Wangi Cijambe, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023).

Penunjukkan jajaran anggota yang berlatar belakang tokoh adat ini diterapkan Bawaslu di beberapa wilayah di Papua yang masyarakatnya budayanya masih kental dengan figur masyarakat. 

"Kenapa ini dilakukan? Ini antisipasi sebagai tindak pencegahan Bawaslu. Supaya yang paling memungkinkan di teman-teman Papua, Papua Tengah itu kan soal ketokohan, figur, masyarakat adat masih sangat didengar," jelasnya. 

"Nah, kita masuk dari kearifan lokal dengan cara-cara seperti itu. Sejauh ini situasinya masih sangat baik. Mudah-mudahan tidak ada gejolak yang berarti," Lolly menambahkan. 

Dalam konteks meminimalisir konflik, Bawaslu sendiri berfokus ihwal penyebaran logistik pemilu. 

Sehingga, di satu sisi proses kerja sama Bawaslu juga perlu menggandeng pemangku kepentingan lainnya seperti TNI dan Polri. 

"Kolaborasi sejak awal kami dengan teman-teman dari kepolisian, dengan teman-teman dari tentara dalam konteks ini untuk memastikan, bahwa misalnya logistik," tuturnya. 

Baca juga: Bawaslu Akan Segera Keluarkan IPK Tematik Sebelum Penetapan DCT

"Anggaran Bawaslu itu misalnya melakukan pengawasan saat distribusi logistik di pegunungan misalnya. Kami pun tidak punya kemampuan pesawat yang mampu menembus ke sana. Maka kerja sama lintas kelembagaan itu yang dilakukan dan itu sudah kami bicarakan," Lolly menambahkan.