Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik tajam program Presiden Jokowi soal Food Estate.
Ia mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.
Pernyataan Hasto itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).
"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023) kemarin.
Hasto menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.
"Namun dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto.
Pernyataan Hasto ini ditanggapi Analis dan Pengamat Ekonomi, Sosial, dan Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.
Menurutnya apa yang dilakukan PDIP ini terbilang aneh, apalagi yang dikritik adalah program kader partainya yang kini berkuasa.
BERITA REKOMENDASI"Soal food estate ini saya kira bukan hal yang harus dikritik habis oleh PDIP untuk saat ini karena ide dan gagasannya pun muncul di pemerintahan Presiden Jokowi yang notabene kader PDIP maka harusnya ini sudah dievaluasi sejak awal," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (16/8/2023).
"Justru statement ini semakin bernada minor dan cenderung kontraproduktif jika melihat momentum yang bertepatan tahun politik, saya pikir hal ini barangkali menjadi sinyalmen yang digunakan sebagai kampanye politik oleh PDIP semata untuk mencoba menggerus elektoral parpol tertentu."
Menurut Henry, jika memang ada kesalahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan food estate, PDIP bisa mendorong para wakilnya di DPR menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi agar terang benderang problem ini. Jangan sampai, katanya, sifatnya hanya tudingan yang subjektif dan tendesius.
Sementara Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago juga angkat suara mengomentari sikap PDIP.
"Itu wajar jika isu food estate dimainkan oleh kubu lawan PDIP di 2024, yakni Pak Prabowo. Cuma sebagai pengamat saya ingin mendudukkan persoalan ini secara jernih," ujar Arifki kepada Tribunnews.com.
Menurutnya, Food Estate ini program yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi karena agenda untuk menjawab soal keresehan tentang ketahanan pangan
Dan harus diingat, sambungnya, food estate ini bukan hanya dikerjakan oleh Kemenhan, meskipun Kemenhan mempunyai porsi yang besar dalam menjalankan program ini. Tapi di sisi lain, ada juga BUMN, Kementerian Pertanian, PUPR, dan lainnya
"Jadi pengerjaan proyek ini multi stakeholders bukan mengarah ke satu kementerian. Namun karena ada sosok Pak Prabowo dalam proyek ini, narasi yang dibangun atau dimainkan oleh PDIP ini mengarah ke Pak Prabowo. Ini sah-sah saja. Hanya perlu diluruskan bahwa proyek ini dilakukan oleh multi stakeholder."
Penjelasan Gerindra
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, menjawab kritikan yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan sebagai bagian kejahatan lingkungan.
Muzani menegaskan bahwa lumbung pangan itu merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan presidensil," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi- Maruf Amin," imbuhnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, perbedaan pandangan soal suatu isu antarparpol adalah hal sesuatu hal yang lumrah.
"Selalu saja ada potensi itu (perbedaan). Kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan, ada orang yang melihat ke arah kanan ada yang melihat ke arah kiri. Ada yang melihat ke arah ke depan dan seterusnya," ujarnya.