Baca tanpa iklan
Berikut petikan wawancara Grace Natalie dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra terkait arah PSI memberikan dukungan capres di Pilpres 2024;
Bisa dijelaskan, apa maunya PSI di tengah persiapan menghadapi hajatan di Februari 2024?
Acara kemarin ya, Kopdarnas, jadi Kopdarnas merupakan ajang konsolidasi pengurus se-Indonesia dan ini merupakan rangkaian proses PSI dalam memutuskan akan mendukung siapa, ini merupakan proses internal yang kami lakukan, karena disitu teman-teman semua rapat seluruh ketua DPW berkumpul, kemudian memberikan 4 rekomendasi.
Rekomendasinya empat point sudah saya sampaikan, yang pertama dan ini yang membuat orang yang salah mempersepsi, karena rekomendasi yang pertama itu dikatakan bahwa para pengurus wilayah ini meminta merekomendasikan agar DPP menyerap kembali aspirasi masyarakat.
Ojo kesusu. Seolah-olah mengevaluasi keputusan yang diambil sebelumnya. Saya rasa ini yang kemudian diartikan oleh sejumlah media dan keluarlah dalam judul-judul berita dua hari ini, bahwa PSI resmi menarik dukungan pada pak Ganjar. padahal tidak ada pernyataan seperti itu.
Padahal ini adalah rekomendasi dari dewan pimpinan wilayah pada dewan pembina dan juga DPP yang artinya rekomendasi itu bisa kita lakukan, bisa juga tidak dilakukan rekomendasi.
Kalau mau dikerjakan bentuknya apa, ini juga belum dibicarakan gitu. Jadi ini masih berupa rekomendasi umum saja gitu.
Jadi point pertama itu yang jadi miss persepsi?
Rasanya itu, karena dari 4 rekomendasi yang paling dekat kata-katanya dengan yang dipersepsikan oleh teman-teman media, point nomor satu, nomor dua kan terkait dengan mari kita pertimbangan juga dalam memberikan dukungan itu siapa Cawapres yang akan digandeng. ini kan beda nih redaksionalnya gitu.
Jadi sekali klarifikasi, bahwa tidak ada penarikan dukungan, tidak ada juga deklarasi dukungan. Ini masih berproses belum konklusif.
Sis, menurut Sis perlu nggak seorang calon pemimpin nasional itu perlu gradual, yaitu jadi walikota jadi gubernur dulu, perlu nggak sih itu?
Kalau bisa tentu lebih baik, jadi lebih punya banyak pengalaman, tapi kalau kita lihat sekarang kalau boleh jujur, yang punya dampak langsung kehidupan masyarakat sekarang itu justru kepala daerah yang level Bupati dan Wali Kota ketimbang Gubernur, karena otonomi ada di mereka.
Merekalah raja-raja kecil sesungguhnya. kalau Gubernur itu levelnya lebih koordinatif, jadi rasanya nggak terlalu berbeda sih malah real challages itu justru di level Bupati dan Wali Kota.
Saya pikir kalau sudah dari Bupati dan Wali Kota dengan hari ini otoritas lingkup kerjanya, lingkup tanggungjawabnya pasti dia jadi walikota yang bagus pasti jadi Gubenur yang bagus, orang tinggal koordinasi aja kok.