TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan pengamanan secara matang dan komprehensif pada ancaman siber menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di DKI Jakarta, 5-7 September 2023.

Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca, mengatakan kepolisian memberi perhatian khusus mengingat ancaman siber menjadi salah satu ancaman yang paling serius saat ini.

"Kami sudah profiling dan memetakan ancaman yang muncul. Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Irjen Verdianto mengatakan Polri telah menerima laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait potensi ancaman siber yang dapat mengganggu jalannya KTT ke-43 ASEAN.

"Ada beberapa potensi ancaman siber yang perlu kita dalami,” tegas dia.

Selain pengamanan siber, Polri pun melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan lain seperti terorisme, demonstrasi, dan aksi kriminal lainnya.

Irjen Verdianto menyebut untuk aksi unjuk rasa, pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif.

"Masalah paling unjuk rasa, tetapi mudah-mudahan tidak ada pas waktu pelaksanaan, karena jangan sampai mengganggu konsentrasi. Kita tidak larang, tapi mungkin dikondisikan, kita akan komunikasikan," paparnya.

Polri juga akan menerapkan sistem tutup buka jalur di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi penyelenggaraan agar arus lalu lintas tetap kondusif.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemacetan yang akan terjadi.

"Kami akan menerapkan sistem tutup buka jalur di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi KTT.
Tentunya sistem ini akan diterapkan secara situasional, sesuai dengan kondisi di lapangan," ucap Verdianto.

"Namun bila ada angkutan penting yang harus lewat pasti kita perbolehkan dan kawal. Seperti sembako, jadi tinggal lapor ke petugas kita ijinkan,” sebut dia.

Selain sistem tutup buka jalur, Polri juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas lainnya, seperti pengalihan arus kendaraan dan pengaturan lalu lintas.

Polri akan menempatkan sejumlah petugas di titik-titik keramaian untuk mengatur lalu lintas.

"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan. Mengimbau masyarakat untuk turut serta membantu kami menjaga ketertiban lalu lintas,” imbaunya.

Secara umum, Polri bakal mengerahkan sebanyak 6.182 personel untuk pengamanan yang tersebar di DKI Jakarta dan dua daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten.

Termasuk ditempatkan di 16 hotel, Gedung ASEAN, JCC, TMII serta lokasi-lokasi penyelenggaraan side event.

“Mereka akan bertugas untuk mengamankan kegiatan-kegiatan KTT ASEAN, mulai dari kedatangan para pemimpin negara hingga pelaksanaan rangkaian acara KTT,” jelasnya.

Jauh sebelum penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN, Polri sudah menggelar Operasi Cipta Kondisi sejak delapan bulan lalu.

Operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Operasi Cipta Kondisi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban," imbuhnya.

Operasi ini meliputi berbagai kegiatan, seperti patroli rutin di wilayah rawan, operasi yustisi,peningkatan sosialisasi hukum dan ketertiban, hingga kegiatan bakti sosial.

Verdianto mengklaim bahwa kegiatan-kegiatan ini telah membuahkan hasil positif sehingga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Metro Jaya menjadi lebih kondusif.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo menuturkan KTT ASEAN nantinya akan berfokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi hingga konflik kawasan yang akan dibahas bersama sejumlah negara dan organisasi internasional.

"Fokusnya di ekonomi pada pertumbuhan di mana ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Kepala negara menyebut pertemuan negara-negara Asia Tenggara serta negara mitra wicara ASEAN (Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Republik Korea (ROK), Rusia, Selandia Baru, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyentuh masyarakat.

"Karenanya akan ada sejumlah pertemuan terkait kerja sama ekonomi yang diharapkan menghasilkan stabilitas ekonomi," tukas Jokowi.