Menurutnya, semua pihak perlu mendukung Kementerian Kesehatan dan Kementerian lain dalam upaya mempercepat menurunkan stunting, seperti program tambah darah bagi remaja putri, pemenuhan gizi makanan tambahan, dan juga ASI.

Baca juga: Stunting Masih Ditemukan, Kepala BKKBN Ungkap Pentingnya Hidup Bersih dan Sehat

"Untuk calon pengantin agar sadar melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan kemudian juga untuk sanitasi yang juga butuh dukungan kita semua. Perlu kami sampaikan, kami memantau yang anemia masih 22,3 persen, usianya terlalu muda 13,2 persen, dan terlalu kurus  ukuran lingkar lengan terlalu kecil kurang dari 23,5 cm masih 21,2 persen," jelas Hasto.

Hasto juga menegaskan, pihaknya fokus menyosialisasikan edukasi dan menggencarkan komunikasi untuk meningkatkan perubahan perilaku. Menurut Hasto, hal itu tentu bisa dibantu oleh tenaga kesehatan didampingi juga tim pendamping keluarga.

Hasto juga melaporkan peran Perguruan Tinggi juga sudah bagus karena seluruh kabupaten kota 85,80 persen sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi mendapatkan pendampingan terutama dalam menyusun strategi. Keluarga berisiko tinggi stunting yang mendapat Bapak dan Bunda asuh juga merata meskipun ada beberapa provinsi yang belum.

"Kesimpulan, pertama melihat tren yang ada, kami masih optimis untuk stunting bisa menuju 14 persen di 2024. Kedua, pilar komitmen dari tingkat pusat dan daerah cukup tinggi begitu juga perguruan tinggi, media dan swasta dan juga perlu ditingkatkan pelaksanaan konvergensi dan ketepatan sasaran dengan pendekatan keluarga berisiko tinggi stunting,” kata Hasto.

Di akhir laporannya Hasto menyampaikan usulan terkait penambahan provinsi prioritas percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi menjadi 17 provinsi, konvergensi menuangkan dana desa perlu ditingkatkan 10 persen minimal dana desa dan juga ijin mengusulkan PKH difokuskan untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga beresiko stunting dan makanan tambahan produk lokal; (3) Mohon dukungan untuk calon pengantin (catin) melalui elsimil dan untuk keluarga melalui sistem informasi keluarga.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat Muhadjir Effendy menekankan, perlunya komitmen, kerja keras, dan kerja sama dalam pencegahan stunting hingga ke tingkat desa. 

Oleh karena itu, Muhadjir meminta para gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi secara berkala guna memaksimalkan konvergensi layanan dan mencarikan solusi atas kendala atau tantangan yang dihadapi TP2S. 

Selain itu perlunya mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk mengoptimalkan DAK fisik, DAK non-fisik, APBD, dan APBDes dalam mendukung percepatan penurunan stunting. 

Baca juga: Terus Berupaya Turunkan Stunting, Kepala BKKBN Optimistis Akan Capai Target 14 Persen pada 2024